Kemenparekraf Kaji Dampak KTT ASEAN Terhadap Pariwisata Indonesia
Sandiaga Uno mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian terkait dampak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN terhadap pariwisata Indonesia.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian terkait dampak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN terhadap pariwisata Indonesia.
Dirinya mengatakan tim ini akan mengukur apakah dampak perekonomian di bidang pariwisata pada KTT ASEAN lebih tinggi dibandingkan perhelatan G20.
"Kami sudah menerjunkan tim untuk melakukan kajian, dan akan kami laporkan hasil dari kajian apakah ASEAN ini sesukses G20 tahun lalu," ujar Sandiaga Uno di Media Center ASEAN, JCC, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Baca juga: Sekoci Kapal Wisata Terbalik di Labuan Bajo, Turis Jepang Berusia 68 Tahun Tersangkut Baling-baling
Sandiaga mengungkapkan dampak perekonomian pada saat G20 mencapai di atas 500 juta dolar AS.
Destinasi wisata yang didatangi saat itu, kata Sandiaga, bukan hanya Bali.
"ASEAN ini akan memiliki dampak yang sama, walaupun dari jumlah negara-negara yang bergabung di ASEAN itu lebih sedikit, tapi negara-negara mitra dialog seperti China, korea, Jepang, India, juga Amerika Serikat, Kanada hadir di sini. Tentunya dengan delegasinya sendiri sedang kita hitung dengan baik," jelas Sandiaga.
Saat ini, kata Sandiaga, hotel di sekitar kawasan Senayan yang menjadi kawasan perhelatan ASEAN sudah habis terpesan.
Baca juga: Info Penutupan Jalan KTT ASEAN Hari Ini, 7 September 2023 dan Rute Alternatifnya
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka sesi pleno dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di JCC, Jakarta.
Dalam sesi pleno tersebut, hadir para pemimpin negara di kawasan ASEANdi antaranya Perdana Menteri (PM) Laos Sonexay Siphandone, PM Kamboja Hun Manet, Ketua Delegasi Thailand Sarun Charoensuwan, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Vietnam Pham Minh Chinh, PM Timor-Leste Xanana Gusmao, PM Cook Islands Mark Brown, Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah.