- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- Kondisi sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

- Bersedia ditempatkan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia;

- Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obatobatan terlarang atau sejenisnya;

- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 skala 4,00;

- Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri wajib mmendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 skala 4,00;

- Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima.

- Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI yang diketik menggunakan Komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan e-meterai

- KTP asli yang diterbitkan Disdukcapil/kecamatan;

- Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format PDF:

a. Bagi pelamar dengan kebutuhan khusus, disabilitas, atau putra/putri wilayah Papua diperlukan ijazah asli sesuai jabatan yang dilamar, Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek atau Kemenag bagi lulusan luar negeri, dan Surat Akreditasi perguran Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) saat kelulusan.