TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo meminta pemerintah untuk segera turun tangan menangani konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kapulauan Riau.

Menurut Ganjar, konflik agraria di Rempang hampir sama dengan kasus yang terjadi di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, 2014 lalu.

Untuk diketahui, kerusuhan Rempang terjadi saat pemerintah akan melakukan pembangunan proyek Rempang Eco City, yang digadang-gadang bisa mendatangkan investasi dengan jumlah fantastis.

Baca juga: Ribuan Personel Amankan Aksi 209 Bela Rempang di Jakpus, Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan Polisi

Sedangkan kerusuhan di Kendeng terjadi karena PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen.

Kala itu, warga sekitar menolak aktivitas penambangan kapur di sekitar wilayah Pegunungan Kendeng.

"Pemimpin tertinggi harus turun tangan, Rempang sekarang menjadi diskusi," ucap Ganjar dalam acara '3 Bacapres Bicara Gagasan' di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

"Saat saya masuk, saya penanggungjawabnya, ketika Ganjar terpilih 2013 proyek itu sudah ada."

"Cuma tradisi kita tidak terlalu banyak orang yang mau 'Saya yang salah dan bertanggungjawab'. Maka ketika tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan seorang pemimpin 'Kamu harus turun tangan sendiri menyelesaikan, bukan orang lain'," sambung Ganjar. 

Pada kesempatan lain, Ganjar juga sempat buka suara soal konflik Rempang yang hingga kini masih menjadi perbincangan hangat.

Ganjar menduga kerusuhan di Rempang terjadi karena mitigasi konflik yang kurang baik.

Baca juga: Sorak-sorai Penonton saat Najwa Shihab Singgung Wacana Megawati Bubarkan KPK, Begini Reaksi Ganjar

Hal itu disampaikan Ganjar ketika menghadiri Kuliah Kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Senin (18/9/2023).

"Sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan yang sekarang ramai di Rempang, ramai sekali, bagaimana sih caranya, itu tanahnya siapa?," ucap Ganjar, dikutip dari Kompas.com, Selasa (18/9/2023).

Ganjar menyebut konflik agraria biasanya muncul karena tidak dipenuhinya hak warga sekitar.

Karena itu, Ganjar menyarankan sejumlah hal untuk menangani konflik di Rempang.

Misalnya dengan mendengarkan keluh kesah masyarakat dan memberikan kompensasi yang sepadan.

Adapun dalam konflik Rempang, Ganjar menyarankan pemerintah merekrut sosiolog dan antropolog untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.

Baca juga: Refleksi Bacapres 2024: Anies Ingat Pesan Ibu, Ganjar Bicara Jabatan, Prabowo Kenang Diejek Guru

Menurut dia, pendekatan dan diskusi dengan masyarakat bisa menjadi solusi konflik agraria di Rempang.

"Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog. Tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu," ucap Ganjar.

"Karena kadang-kadang pemerintah enggak mau, capek menjelaskan. (Jalan pintasnya), sudahlah pakai UU Pengadaan Tanah saja."

"Makanya begitu (masyarakat) enggak mau, hukum berjalan. Tampil kekerasan," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan gubenur Jawa Tengah itu meminta pemerintah untuk tidak membiarkan masalah Rempang berlarut-larut.

Ia kembali mengusulkan agar pemerintah mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca juga: Pakar Komunikasi Soal Konflik Rempang: Calon Investor Bisa Tidak Nyaman, Dialog Harus Diutamakan

"Pemerintah harus segera turun tangan menyelesaikan ini. Jangan lama-lama," ujar Ganjar, dikutip dari TribunJateng.com.

"Usul saya persoalan ini diselesaikan sampai ke akarnya dan dibuka agar masyarakat jelas."

"Kedepankan dialog dan dengarkan masyarakat," tandasnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya) (TribunJateng.com/Hermawan Endra)