TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/9/2023) siang.

Massa mendukung kebijakan yang diambil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

HMI mengajak semua pihak objektif dan jernih dalam melihat persoalan Rempang.

Koordinator aksi Abjan Said menyampaikan saat ini pemerintah tengah mencari solusi terbaik guna menemukan titik temu agar masalah di Pulau Rempang bisa diselesaikan secepatnya.

Upaya Bahlil juga disambut baik atas kepedulian dan kepekaan terhadap warga yang tinggal di Pulau Rempang.

"Sebagai junior di HMI, saya memberi rasa hormat yang tinggi terhadap senior saya Bang Bahlil Lahadalia atas sikap beraninya mau turun menemui warga Rempang untuk duduk bersama mencari solusi dari persoalan yang terjadi saat ini," kata Abjan Said.

Menurutnya langkah yang dilakukan Bahlil merupakan pendekatan beradab dan manusiawi, lantaran tak menggunakan cara represif melainkan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sesama anak bangsa.

"Sebagai junior kami bangga punya senior yang dekat dengan rakyat, cara-cara yang dilakukan oleh Bang Bahlil juga adalah cara-cara yang beradab yang diajarkan di HMI," kata Abjan.

Dirinya pun mengajak seluruh keluarga besar HMI untuk bersama-sama mengawal persoalan di Pulau Rempang agar bisa secepatnya diselesaikan.

Abjan juga mengajak agar kader HMI memberikan dukungan moril kepada Bahlil, dalam menyelesaikan tugasnya sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah jajaran kabinet di Istana Merdeka pada Senin (25/9/2023).

Ratas tersebut untuk membahas persoalan lahan di Pulau Rempang. Dalam arahannya, Jokowi meminta agar penyelesaian Rempang dilakukan dengan baik dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di lokasi.

Berdasarkan hasil kunjungannya itu, ditemukan solusi yakni dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.

Baca juga: Bahas soal Polemik di Rempang, Luhut Minta Tak Usah Dibesar-besarkan: Sudah Ditangani dengan Baik

"Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," tuturnya.

Warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Sebanyak 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.

Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45.

Apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta, hal itu nantinya akan dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Selain itu, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga menyebut, dalam proses transisi untuk penggeseran tersebut, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per KK.

Jika dalam satu KK terdapat empat orang, maka mereka akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta sehingga totalnya Rp6 juta.

"Kemudian di dalam progres pergeseran tersebut ada tanaman, ada keramba, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam," tandas Bahlil.