Dia memiliki total harta Rp 191.236.409.092 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 yang dilaporkan 16 Maret 2022.

Siti Nurbaya Bakar

Siti Nurbaya Bakar lahir 28 Agustus 1956 (usia 67 tahun) di  Jakarta.

Saat ini dia menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di pemerintahan Jokowi.

Siti terbilang menteri sekaligus politikus NasDem yang setia dan dipercaya Jokowi.

Sebab ia dua kali dipercaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.

Siti Nurbaya menamatkan pendidikannya di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia lulus pada tahun 1979.

Siti Nurbaya lantas melanjutkan studi S-2 ke International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), Enschede, Belanda.

Setelah lulus dari universitas tersebut pada tahun 1988, ia memperoleh gelar doktor dari IPB dengan Siegen University, Jerman. Ia lulus pada tahun 1998.

Di Pemeritahan, Siti Nurbaya memulai kariernya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung pada tahun 1981.

Ia menjabat sebagai Kasubid Analisis Statistik, Kasi Penelitian Fisik, Kasi Pengairan, Kasi Tata Ruang, Kabid Penelitian, Kabid Prasarana Fisik dan Wakil Ketua Bappeda.

Posisi Kabiro Perencanaan di Departemen Dalam Negeri, Pelaksana Manajemen di STPDN, dan Sekretaris Jenderal Depdagri juga pernah diembannya.

Tak hanya itu, ia pernah menduduki jabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD-RI sejak tahun 2006 hingga 2013.

Keputusannya terjun ke politik dimulai setelah pensiun dari PNS (Sekjen DPD RI) pada tahun 2013.

KPK PASTIKAN TAK TERKAIT POLITIK

Juru Bicara KPK Ali Fikri memahami tindakan yang dilakukan KPK pasti akan dikaitkan dengan urusan politis.

Mengingat kasus ini ditangani menjelang tahun politik 2024.

"Apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis, kami juga berulang kali sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sadar betul karena ini menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan," kata Ali Fikri dalam konferensi pers, Jumat (29/9/2023).

Namun Ali menegaskan bahwa semua proses yang dilakukan KPK murni berhubungan dengan penegakan hukum, dan tak ada urusannya dengan tahun politik.

Terlebih, KPK juga menyatakan bahwa proses penegakan hukum ini sudah dimulai jauh hari berdasarkan laporan masyarakat yang masuk pada tahun lalu.

Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan proses penyelidikan hingga penggeledahan yang dilakukan kemarin dan hari ini.

"Kami pastikan bahwa ini murni proses penegakan hukum, terlebih jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat dari tahun lalu," ungkap Ali.

"Kami tegaskan tentu yang KPK lakukan adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum," tuturnya.

Sumber: Tribunnews.com/Tribun Timur/Kompas.com