Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA mengatakan setiap warga negara punya hak untuk ikut pemilu dan dipilih sebagai pemimpin.

Ketentuan itu berlaku bagi semua orang, baik anak petani, anak menteri, buruh, termasuk keluarga presiden.

Hal ini disampaikan Denny merespons terbentuknya dinasti politik dari keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya pada periode kedua kepemimpinannya.

Teranyar, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang terjun ke politik dengan menjadi Ketua Umum PSI.

"Di samping Jokowi sendiri sebagai presiden, juga anaknya Gibran sebagai Wali Kota Solo sejak 2021. Juga menantu Jokowi, Bobby Nasution, Wali Kota Medan tahun 2021. Dan Kaesang anak bungsunya menjadi Ketua Umum PSI sejak 2023," kata Denny kepada wartawan, Sabtu (30/9/2023).

Baca juga: Prabowo Sebut Presiden Jokowi Kapten Kesebelasan

Melihat hal tersebut, Denny membandingkan Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai pusat demokrasi modern juga punya dinasti politik.

Salah satu sebutan populer yakni The Kennedy Clan, di mana Presiden AS John F Kennedy pada 1961-1963 mengangkat adiknya Robert Kennedy sebagai Jaksa Agung. Kemudian pada 1962, adiknya yang lain, Edward Kennedy terpilih sebagai senator di Massachusset.

Dalam bingkai dinasti politik era demokrasi, John F Kennedy dan Ted Kennedy dinilai sebagai pemimpin yang berhasil.

"Salah contohnya di tahun 1960-an, keras terdengar dinasti Kennedy. Atau populer dengan sebutan The Kennedy Clan," ujarnya.

Dinasti politik lanjutnya, juga tidak hanya terjadi di AS.

Baca juga: PBB Sebut Penunjukkan Yusril Jadi Bakal Cawapres Prabowo Tinggal Tunggu Instruksi Presiden Jokowi

Di India, ada dinasti Nehru, lalu turun ke anak dan cucunya, yakni Indra Gandhi, Rajiv Gandhi, dan Sonia Gandhi.

Dinasti politik juga terjadi di Filipina dari keluarga Marcos ke anaknya.

Selain itu, Brasil, Jepang, dan Italia, jejak dinasti politik berlangsung dalam bingkai negara demokrasi.