TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, buka suara soal pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, (2/10/2023).

Benny mengatakan bahwa mereka menyambut baik pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Ia kemudian berharap pertemuan antara Jokowi dengan SBY bisa menyelesaikan sejumlah masalah yang mungkin saja dianggap krusial yang dihadapi Indonesia saat ini.

"Tentu saja menyambut baik adanya pertemuan kedua tokoh bangsa dan memang seharusnya begitulah bangsa kita," ungkap Benny dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Sekjen PDIP Sambut Positif Pertemuan Jokowi dan SBY: Tradisi Silaturahim Baik Para Pemimpin

"Kalau tokoh-tokoh bangsa, para tokoh bangsa saling bertemu untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita pada saat ini."

"Kami berharap pertemuan itu tentu bisa menyelesaikan sejumlah masalah yang mungkin saja dianggap krusial yang kita hadapi, yang dihadapi negara kita saat ini."

"Sehingga Pak Presiden Jokowi merasa perlu mengundang Pak SBY bertemu dengan beliau di Istana Bogor. Karena itu kami kader partai menyambut baik pertemuan yang sudah terjadi itu," terangnya.

Ketika ditanya soal isi pertemuan antara Jokowi dengan SBY itu, Benny mengaku belum tahu apa yang dibahas oleh kedua tokoh bangsa tersebut.

Ia hanya berpendapat bahwa pertemuaan semacam itu akan membawa angin segar untuk politik Indonesia saat ini.

"Isi pertemuannya tentu kita belum tahu, ya, seperti apa. Saya sendiri belum ketemu Pak SBY," kata Benny.

"Kami memandang pertemuan semacam itu akan membawa angin segar untuk politik kita saat ini."

"Seperti apa isinya, kita tunggu saja pemberitaan selanjutnya nanti," sambungnya.

Benny lalu menegaskan bahwa pertemuan di Istana Bogor itu merupakan inisiatif dari Presiden Jokowi.

Menurutnya, tentu ada masalah-masalah yang mungkin dianggap penting oleh Presiden RI ke-7 itu sehingga perlu untuk mencari solusinya bersama SBY.

"Tapi jelas pertemuan itu adalah inisiatif Bapak Presiden Jokowi sehingga common sense saja," imbuhnya.

"Tentu ada masalah-masalah yang mungkin dianggap penting oleh Bapak Presiden Jokowi untuk didiskusikan apa solusinya bersama Bapak SBY," ujar Benny.

Respons SBY

Sementara itu, SBY enggan mengungkapkan hasil dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo kemarin.

Hal tersebut ditanggapi Presiden ke-6 RI itu saat melakukan kunjungan ke Soreang, Kabupaten Bandung untuk bertemu para pengurus Partai Demokrat Jawa Barat pada Selasa (3/10/2023).

"Sudah, sudah, ya," katanya dilansir kanal YouTube Kompas TV.

Kata Pengamat

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, memaknai pertemuan itu sebagai silaturahmi guna menjajaki segala kemungkinan yang ada ke depannya.

Pertama, menurut Ujang, bisa jadi Presiden Jokowi ingin belajar dari SBY bagaimana mengakhiri jabatan sebagai pemimpin negara secara "soft landing".

Sebab Ujang melihat dengan kondisi saat ini agak berat bagi Jokowi untuk mengakhiri jabatannya nanti di 2024 dengan aman.

"Saya sih melihat Jokowi ingin kelihatannya ingin belajar dari SBY soal landing, artinya ketika dulu SBY landing 2014 itu kan smooth, aman, walaupun ketika itu SBY sudah mempersiapkan landingnya setahun terakhir," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (3/10/2023).

Kedua, Ujang memaknai pertemuan itu mungkin saja membahas isu-isu strategis, terutama urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat memberikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk menjadi bacapres di Pilpres 2024.

"Apakah memang Jokowi dukung Prabowo atau tidak? bisa iya juga bisa tidak. Kecenderungan dukung Prabowonya sih tinggi, dilihat dari tanda sinyal-sinyal politik yang ada, salah satunya Kaesang jadi ketua umum PSI," ucap Ujang.

Ujang juga tak menampik bahwa pada pertemuan ini mungkin membahas isu perombakan kabinet atau reshuffle.

Adapun isu reshuffle ini muncul ke permukaan di tengah kasus hukum yang diduga melibatkan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau reshuffle itu hak prerogatif presiden kalau pun seandainya ada reshuffle, apakah Demokrat bisa masuk kabinet? Saya sih melihatnya bisa iya bisa juga tidak, karena yang tahu itu hanya Jokowi dan Tuhan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Chaerul Umam)