Rayu ASN Agar Pindah ke IKN, Jokowi Sebut Pemerintah Sampai Siapkan Insentif
Pemindahan lokasi kerja ke luar Jawa bagi ASN merupakan hal biasa dan sudah terjadi sejak dulu.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KORPRI di Ancol, Jakarta, Selasa, (3/10/2023).
Presiden memahami bahwa tidak semua ASN senang dengan pemindahan tersebut.
"Yang berkaitan dengan perpindahan, artinya Bapak ibu sekalian, saya dengar ada yang senang, ada yang tidak seneng," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi Minta Menkeu dan Menpan RB Rombak Sistem Penyusunan SPJ Bagi ASN
Presiden mengatakan untuk memulai pemerintahan di IKN nantinya, perlu ada ASN yang pindah.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif bagi ASN yang pindah ke IKN.
Mulai dari rumah dinas, rumah tapak, maupun apartemen. Belum lagi kata Presiden, ASN juga akan diberikan biaya pindah, serta tunjangan kemahalan, dan lainnya.
"Kalau engga ada ini alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda," katanya.
Presiden mengatakan pemindahan ASN ke IKN sekarang ini agak rumit.
Padahal kata Presiden pemindahan lokasi kerja ke luar Jawa merupakan hal biasa dan sudah terjadi sejak dulu.
Menurut Jokowi memang butuh jiwa pionir dalam memulai sesuatu yang baru.
"Tapi kalau sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah semoga semuanya selesai," katanya.
Presiden lalu menjelaskan alasan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN. Presiden mengatakan pemindahan tersebut untuk mengubah dari Jawa Sentria menjadi Indonesia sentris.
"Ini yang saya sampaikan, kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawasentris, sehingga perlu pemerataan," katanya.
Indonesia kata Presiden memiliki 17 ribu pulau. Dari jumlah tersebut semua aktivitas hampir terkonsentrasi di satu pulau yakni pulau Jawa.
Presiden mengatakan Pulau Jawa dihuni oleh 56 persen atau 150-an juta penduduk Indonesia. Sebanyak 58 persen perputaran ekonomi ada di Pulau Jawa. Sementara itu kata Presiden daya dukung dukung pulau Jawa sekarang ini sudah tidak kuat.
"Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta. Begitu sangat padatnya, sangat kompleks permaslaahannya karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di simi, pariwisata ada di sini, semua ada di Jakarta. Sehingga perlu digeser, agar Indonesiasentris pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara," pungkasnya.