"Perlu dipahami beras SPHP ini berasal dari CBP yang digelontorkan secara luas ke masyarakat demi stabilisasi pasokan dan harga. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar beras pemerintah disalurkan secara masif," tambahnya.

Arief mengatakan pembatasan pembelian beras SPHP di ritel modern merupakan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak.

Dia memastikan stok beras yang dikelola pemerintah aman dan akan terus diperkuat, terlebih dalam menghadapi kekeringan sebagai dampak El Nino.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 10.900 per kilogram dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," ucap dia.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan
normal," sambungnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras di tingkat konsumen secara bulanan (month to month/mtm) mengalami peningkatan 5,61 persen pada September 2023.

Diketahui, rata-rata harga beras di tingkat eceran pada Agustus 2023 senilai Rp13.058 per kilogram, sedangkan pada September 2023 naik menjadi Rp13.799 per kilogram.

Inflasi beras secara bulan ke bulan merupakan tertinggi sejak Februari 2018. Bahkan, jika dilihat secara tahun ke tahun alias year on year (yoy) inflasi harga beras meroket
sangat tinggi yakni 18,44 persen.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, harga beras kemungkinan besar akan sulit menyusut.

"Harga beras diproyeksi masih sulit turun hingga musim panen raya Maret-Juni 2024 mendatang," ucap Bhima.

Pengamat milenial tersebut mengungkapkan, setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi pergerakan harga beras. Pertama, El-Nino mulai berdampak pada kekeringan lahan di daerah sentra produksi beras.

Kedua, negara mitra dagang impor beras sedang melakukan pembatasan ekspor, memicu harga beras dipasar internasional naik.

Kalaupun ada impor, harganya sudah pasti mahal dan akan diteruskan ke konsumen. Ketiga, produksi beras trennya terus turun akibat kebijakan pangan yang bermasalah dan kurang antisipatif.

Keempat, alokasi anggaran subsidi pupuk dalam beberapa tahun terakhir terus dipangkas. Bahkan di 2024, anggaran subsidi pupuk hanya Rp26 triliun.