Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan kasus korupsi Tower BTS 4G BAKTI Kominfo mengajukan nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo untuk menjadi saksi.

Permintaan itu dilayangkan jaksa penuntut umum saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan tiga terdakwa dalam kasus ini yakni Johnny G Plate, Anang Achmad Latif, dan Yohan Suryanto.

"Kami meminta Yang Mulia, kami mengajukan semacam permohanan untuk diajukan sebagai saksi di luar persidangan Yang Mulia, sebagai saksi di luar perkara ini," kata jaksa penuntut umum dalam persidangan Selasa (3/10/2023) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Sebutkan siapa orangnya pak biar jelas siapa yang dipanggil?" kata Hakim Ketua Fahzal Hendri.

"Satu orang ini pak, Ario Bimo Nandito Aritedjo," ujar jaksa.

Baca juga: Isu Bakal Terkena Reshuffle Kabinet, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo

Persidangan menghadirkan Dito Ariotedjo sebagai saksi pada akhirnya diagendakan untuk pekan depan, Rabu (11/10/2023).

Jaksa penuntut umum memiliki waktu untuk menghadirkannya.

Selain itu, hakim ketua juga berhalangan untuk bersidang pada Selasa (10/10/2023).

"Ario Bimo Nandito Ariotedjo ya. Tanggal, kami belum musyarwarah pak, bisa enggak tanggal 11 saja?" ujar Hakim Fahzal.

"Kami menyesuikan, Yang Mulia," kata jaksa lagi.

Dalam kasus BTS ini sudah ada enam orang yang duduk di kursi pesakitan.

Mereka adalah eks Menkominfo, Johnny G Plate; eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto; Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali.

Tiga diantaranya yakni Anang Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan tak hanya dijerat korupsi, tapi juga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kemudian ada dua orang yang perkaranya tak lama lagi dilimpahkan ke pengadilan ialah Direktur Utama Basis Investments, Muhammad Yusrizki Muliawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama.

Yusrizki dijerat pasal korupsi sedangkan Windi Purnama TPPU.

Lalu seiring perkembangan proses persidangan, ada empat tersangka yang telah ditetapkan yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI Kominfo, Elvano Hatohorangan; Kepala Divisi Backhaul/ Lastmile BAKTI Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza; Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemmy Sutjiawan; dan Tenaga Ahli Kominfo, Walbertus Natalius Wisang.

Keempatnya dijerat dugaan korupsi dalam kasus BTS ini.

Terkhusus Walbertus, selain dijerat korupsi juga dijerat dugaan perintangan proses hukum.

Mereka yang dijerat korupsi, dikenakan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian yang dijerat TPPU dikenakan Pasal 3 subsidair Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara yang dijerat perintangan proses hukum dikenakan Pasal 21 atau Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.