Diam-diam PPATK Telah Usut Rekening Syahrul Yasin Limpo, Temuan Sudah Diserahkan KPK
PPATK mengaku sudah memeriksa rekening Syahrul Yasin Limpo. Kini, hasil pemeriksaan tersebut sudah diberikan ke KPK.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Pravitri Retno W
Syahrul juga telah membeberkan alasannya mundur sebagai Mentan yakni terkait masalah hukum yang dihadapinya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang sedang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius," katanya, Kamis (5/10/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Syahrul pun berharap agar masyarkat tidak memberikan stigma dan persepsi yang menghakiminya terlebih dahulu sebelum proses hukum berjalan.
Dia juga menegaskan siap menghadapi proses hukum tersebut.
"Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan persepsi yang menghakimi saya terlebih dahulu karena biarkanlah proses hukum berlansung dengan baik dan saya siap menghadapi," ujar Syahrul.
Baca juga: Perjalanan Karier Syahrul Yasin Limpo: Berawal dari Lurah, Kini Mundur dari Menteri Pertanian
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bakal menyerahkan surat pengunduran diri Syahrul kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.
Penyerahan ini usai dirinya menerima langsung surat pengunduran diri Syahrul pada Kamis (5/10/2023) kemarin petang.
"Kemarin sore surat sudah diterima oleh Bapak Mensesneg, tentu dalam kesempatan pertama dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.
Namun, Ari tidak menjelaskan terkait tindak lanjut dari Jokowi soal surat pengunduran diri Mantan Gubernur Sulsel tersebut yaitu apaka akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian atau tidak.
NasDem Tidak Serahkan Nama Pengganti Syahrul
Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengungkapkan pihaknya tidak akan menyerahkan nama pengganti dari Syahrul sebagai Mentan ke Jokowi.
Sahroni juga mengatakan Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengganti Syahrul.
"Terserah Presiden aja kita, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita ikut arahan Pak Presiden," tuturnya kepada Tribunnews.com, Jumat (6/10/2023).
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail)
Artikel lain terkait Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian
