WAWANCARA Khusus dengan Menkominfo Budi Arie: IP Address Starlink Harus dari Indonesia
Menteri Budi juga menyebut, bahwa teknologi Starlink ini cocok untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia.
Editor: Malvyandie Haryadi
Nah itu pekerjaan rumah kita, termasuk Kominfo fokus di daerah-daerah 3T dimana banyak infrastruktur yang belum memadahi untuk melayani masyarakat disana.
Nah itu tugas kita, negara hadir untuk itu. Kalau kota relatif oke, speednya akan ditambah lagi, dan saya yakin dan optimistis, karena teknologi ini kan berkembang maju sekarang ada teknologi baru yang namanya wirless akses, itu jangkauannya makin jauh.
Nah, untuk kawasan IKN ini mau yang kita pakai yang mana ini. Atau mix dari ketiganya?
Nah itu teknologi kita serahkan kepada Telkom Indonesia, tapi kita lihat fiber optik sampai brounband, ya tetap saja seluller tetap kebutuhan.
Kalau starlinknya di sana (IKN Nusantara)?
Starlink itu, ini kan lebih banyak cocok di teknologi satelit cocok untuk daerah-daerah plural dan memiliki kejauhan.
Nah persoalannya saat ini starlink belum memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi, baik penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia, sehingga seluruh perizinan starlink wajib memenuhi seluruh persyaratan perusahaan perizinan satu pintu.
Di mana OSS berbasis resiko, karena sebelum izin ditetapkan makan perusahaan ini belum berhak dan belum memberikan layanan telekomunikasi di Indonesia.
Pada tahun 2022, Kominfo telah memberikan hak labuh satelit starlink, jadi ada Hak Labuh (Landing Right) di mana Starlink bekerja sama dengan Telkomsel anak perusahaan Telkom Indonesia tbk, sebagai penyediaan layanan satelit yang digunakan sebagai jaringan backhaul yang menghubungkan infrastruktur backbound dengan BTS, melalui jaringan fiber optik.
Sehingga layanan yang diberikan adalah dari Telkomsel, selalu penyelenggara telekomunikasi bukan untuk layanan retail pelanggan yang langsung ke masyarakat tetapi sifatnya be to be, seperti itu.
Jadi liat, kita ingin industri telekomunikasi kita sehat, ekosistemnya, karena buat kami kedaulatan data kita kan, ada isu kedaulatan data, kalau starlink seharusnya pakai IP address indonesia, dan harus ada teropong data di Indonesia.
Nanti kalau misalnya starlink nggak boleh di kontrol pemerintah indonesia nanti dipakai judi online sama pornografi pakai Starlink semua. IP address-nya harus dari Indonesia.
Pak Budi, bisa jelaskan juga Kominfo ini menyiapkan infrastruktur dan alat pendukung di IKN tahun depan rencananya mau upacara 17 Agustus di sana? Bisa di ceritakan Pak?
Jadi begini, telekomunikasi ini kan bisnis yang tidak monopolistik, artinya semua terbuka semua operator.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.