Pembahasan RPP Kesehatan Tuai Kontroversi, Ini Pandangan Pakar Hukum
Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan harus merangkul
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Wahyu Aji
"Industri ini tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam penyusunannya. Untuk zat adiktif, waktunya sempit sekali sehingga kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan," kata Rudy.
Menanggapi masukan industri, Mahesa juga menyampaikan dampak negatif bila semua poin-poin amanah UU Kesehatan dijadikan dalam satu RPP.
Ia menyampaikan bahwa aturan yang khusus dan detail akan memberi dampak yang maksimal.
Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Nilai Sebaiknya Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan Dari RPP Kesehatan
"Kalau semua diatur dalam PP yang sama, itu akan susah banget untuk merevisinya. Padahal yang mau direvisi beberapa pasal saja, tapi kan harus ada harmonisasi segala macam. Berbeda kalau (PP) khusus, itu akan mudah," kata Mahesa.
Mahesa berhadap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan publik terkait RPP Kesehatan.
Masyarakat berhak tahu apakah masukannya diterima atau tidak. Dan bila memang tidak, Pemerintah harus memberikan alasannya secara jelas.
Trubus juga menyampaikan hal yang sama dan mendorong masyarakat agar tidak ragu menyampaikan masukannya.