Beban DBD setiap tahunnya menurut penelitian Sheppard (2018) banyak berasal dari biaya rawat inap (922.000 orang) dan rawat jalan (1,7 juta orang), sementara perawatan sendiri (4,6 juta orang) sehingga harus berhenti bekerja atau sekolah, sehingga diperkirakan Indonesia kehilangan 311.744 DALY’s setiap tahun yang terdiri dari 71,9 persen karena disabilitas dan 28,1 persen karena fatalitas.

Dengan besarnya beban ekonomi pada kasus DBD, Indonesia harus memperbaiki sistem pencatatan pelaporan kasus, meningkatkan pencegahan seperti vektor kontrol dan pengembangan vaksin untuk menekan beban itu mengingat Indonesia adalah daerah endemis DBD. 

Apabila hal ini tidak dilakukan, Indonesia berpotensi mengalami kerugian.

"Jika Indonesia tidak bisa menekan beban ekonomi akibat DBD, maka jumlah kasus akan terus meningkat. Bila jumlah kasus meningkat tentu beban ini akan meningkat, termasuk beban bagi BPJS kesehatan dan Pemerintah serta masyarakat sendiri," terang dia.

Secara terpisah Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht mengatakan, pihaknya menghargai kontribusi Indonesian Health Economist Association (InaHEA) dalam meningkatkan kesadaran tentang beban penyakit demam berdarah di Indonesia dan dampaknya pada kesehatan masyarakat. 

"Kami juga merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam menjalin kemitraan yang kuat untuk berbagai upaya pencegahan DBD, sejalan dengan tujuan nol kematian akibat DBD di Indonesia pada tahun 2030," ungkap dia.

 Komitmen Takeda terhadap masalah DBD tercermin dalam keterlibatan dalam inisiatif seperti KOBAR (Koalisi Bersama) Lawan Dengue dengan kampanye masyarakat #Ayo3mplusVaksinDBD yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian DBD yang komprehensif.