Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI dijadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, pada Senin (13/11/2023).

Ada dua hal utama yang akan disorot Komisi I DPR RI saat menguji Jenderal Agus Subiyanto.

Dua hal utama itu yakni soal netralitas TNI di pemilu 2024 dan masalah keamanan Papua.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

"Pasti paling pertama adalah itu tadi, bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua," kata Bobby.

Terkait masalah keamanan Papua, Bobby menekankan perihal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di bumi cendrawasih.

Pasalnya, kini terdapat wilayah pemekaran wilayah administrasi dengan adanya tambahan provinsi di Papua.

"Kalau dulu kan ada Kodam, Kodam itu membawahi berapa, nah ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim, Kodim baru atau bagaimana formasinya, karena kan ada yang namanya wilayah administrasi baru, tentu ini memerlukan organisasi militer yang bisa naungi kebutuhan tersebut," ujarnya.

"Jadi utamanya itu, dari formasi dengan terbentuknya ada pemerintahan administrasi baru," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR RI mengungkap uji kelayakan atau fit and proper tes terhadap Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI akan dimulai pada Senin, 13 November 2023.

Meutya menyampaikan bahwa uji kelayakan dimulai dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPR RI terkait penyampaian visi misi Jenderal Subiyanto.

"Kemudian RDPU atau penyampaian visi misi yang biasa disebut fit and proper tes itu akan dilakukan haru senin tanggal 13 November pagi. Jadi akan dimulai pagi dengan penyampaian visi misi kurang lebih 30 menit dilakukan secara terbuka," kata Meutya Hafid di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Ia menuturkan proses uji kelayakan itu dilaksanakan secara fleksibel. Nantinya, kegiatan tersebut bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup.

"Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin menemukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup, tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon panglima," katanya.