CISDI Luncurkan Buku Putih Kesehatan, Beri 5 Rekomendasi Bangun Sistem Kesehatan Nasional
Selama tiga tahun menghadapi krisis, penduduk Indonesia merasakan langsung dampak dari sistem kesehatan nasional yang nyaris kolaps dihantam wabah.
Penulis: Aji Bramastra
Editor: Dodi Esvandi
Isu kesehatan juga kurang memiliki bobot politik sehingga tidak selalu menarik perhatian aktor-aktor pembangunan lain.
"Kesehatan mempunyai barrier to entry yang selalu tinggi karena hanya dibicarakan oleh orang-orang yang mengerti kesehatan. Padahal kesehatan adalah isu politik dan seharusnya fokus pada kebutuhan masyarakat," kata Diah.
Bank Dunia memprediksi Indonesia berpeluang menjadi negara ekonomi maju dalam satu dasawarsa.
Namun, semua situasi ini akan sulit terwujud apabila kesehatan masyarakat terpinggirkan dari agenda pembangunan.
Visi Indonesia 2045 tidak akan terwujud tanpa adanya penduduk yang sehat, berdaya tahan, dan cukup kompetitif untuk diklasifikasikan sebagai "modal".
Bonus demografi juga bisa gagal terealisasi jika prevalensi stunting masih stagnan di angka 21,6 persen, angka kematian ibu mencapai 173 per 100.000 kelahiran, perokok sebesar 71 persen dari populasi laki-laki, dan 8 dari 10 orang meninggal karena penyakit tidak menular.
"Cisdi menyusun buku putih ini untuk membantu perencanaan strategi ke depan, bagaimana merumuskan kebijakan berbasis bukti, terutama untuk meningkatkan akses kesehatan universal yang berkualitas tinggi," ucap Diah.
Belum terlambat bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan sistem kesehatan yang berfokus pada masyarakat.
Pembangunan kesehatan mesti berkelanjutan, terlepas dari terjadinya pergantian pemerintahan.
Masukan dari masyarakat akan selalu relevan bagi pemerintah berjalan maupun yang akan datang.
Baca juga: Kemenkes Siapkan Anggaran Rp 423,28 Miliar Untuk Penyelenggaraan Kesehatan Haji 2024
Melalui buku putih ini, Cisdi memberikan lima rekomendasi kepada para pengambil kebijakan di pemerintahan berikutnya agar menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Lima rekomendasi tersebut yakni:
1. Melaksanakan tata kelola yang partisipatif untuk sistem kesehatan
Untuk menghindari fragmentasi kebijakan kesehatan, mekanisme kepemimpinan di sektor kesehatan harus memberikan ruang lebih besar kepada institusi nasional yang berkaitan dengan kesehatan dan aktor pembangunan lainnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.