Cisdi mengusulkan pembentukan Indonesia Health Assembly (IHA) atau Majelis Kesehatan Indonesia, yang beranggotakan perwakilan pemerintah dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan, pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota dan desa, masyarakat sipil, akademisi, serta sektor swasta sebagai solusi. Lembaga ini menampung semua masukan anggotanya dan memprosesnya menjadi masukan kebijakan dan agenda pembangunan kesehatan.

Dengan terbentuknya IHA, diharapkan agenda prioritas kesehatan akan selaras antara instansi.

2. Menjalankan investasi bermakna untuk sistem kesehatan

Jika kesehatan dianggap sebagai sebuah investasi jangka panjang dan prinsip keadilan diterapkan, maka akan berdampak positif pada perkembangan ekonomi, daya saing, hingga produktivitas warga.

Negara sebaiknya menggunakan cara inovatif untuk menggalang sumber pendanaan, baik yang berasal dari pajak maupun non pajak.

Investasi kesehatan diprioritaskan untuk layanan kesehatan primer dengan fokus peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan. 
Jika semua prioritas ini dijalankan dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, maka efisiensi pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat meningkat.

3. Menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama sistem kesehatan

Masyarakat atau pasien harus menjadi ‘kompas’ pembangunan kesehatan.

Pelayanan kesehatan harus dirancang agar sesuai kebutuhan setiap orang dan memberi solusi atas hambatan spesifik kelompok rentan.

Kebijakan dan program seharusnya mengupayakan kesetaraan dengan pendekatan afirmatif, contohnya penjangkauan-penjangkauan khusus untuk kelompok rentan.

4. Mewujudkan diplomasi integratif untuk kesehatan global

Selama ini, diplomasi kesehatan berjarak dengan penguatan capaian kesehatan nasional.

Melalui diplomasi integratif, aksi diplomasi kesehatan akan berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam sistem ini, masyarakat sipil menjadi aktor kunci dalam yang diakui kedudukannya sebagai aktor yang setara dengan negara.