Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki empat kompetensi dasar dalam upaya pemerintah mewujudkan program Indonesia Emas 2045.

Empat kompetensi itu meliputi bidang teknis, sosial kultural, maupun manajerial.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Tahun 2023, di Belitung, Kamis (23/11/2023).

Dalam kompetensi teknis, Sugeng menjelaskan, ASN perlu memiliki kesiapan untuk memetakan keadaan dan membuat data yang akurat dan terpadu. Apalagi, untuk menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah telah menggariskan kebijakan "tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan".

Terkait persoalan kemiskinan, misalnya saja, ASN harus siap memetakan kemiskinan yang ekstrim. Saat ini, sebaran kemiskinan ekstrim sekitar 9,57 persen.

"Harus bisa petakan, kemiskinan ekstrim ada dimana, kebutuhannya apa, dan mengapa? Inilah pendekatan berbasis kompetensi," katanya saat membuka Rakornas, Kamis (23/11/2023).

Begitu pula dalam persoalan stunting.

Sugeng menyebut, kompetensi ASN sangat diperlukan untuk membuat kebijakan yang sesuai data, memilih petugas yang kompeten, dan mengarahkannya sesuai dengan data.

Untuk stunting target prevelansi di 2024 adalah 14 persen, meski rerata nasional saat ini masih di angka 21,63 persen.

"Kenapa stunting menjadi concern kita? 2045 di depan mata, kita membutuhkan sejak awal generasi yang sanggup menjadi penggerak pembangunan," katanya.

Selanjutnya terkait investasi, Sugeng menjelaskan, dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi yang bisa menarik investor. Hal ini sangat diperlukan karena realisasi investasi masih rendah. Dari target Rp 1.600 triliun, saat ini baru terealisasi sebesar Rp 500 triliun.

"Kita butuh ASN yang kompeten sesuai dengan arah kondisi yang kita harapkan ke depan, bagaimana kita tarik investor dengan realiasasi investasi yang masih kecil. Kita butuh ASN yang pasarkan investasi kita," katanya.

Sementara itu, terkait kompetensi sosial kultural, ASN harus bisa mengangkat kearifan lokal dan kekayaan budaya sebagai nilai jual yang bisa bermanfaat untuk pembangunan dan ekonomi.