Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat yang mengikuti gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) agar jangan sampai salah alamat.

Hal tersebut dia sampaikan menyusul kemungkinan adanya produk lokal yang justru terkena boikot.

"Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Dia mengatakan, pemerintah berencana mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kementerian terkait seperti perdagangan, industri hingga ekonomi.

Pembahasan rapat berkenaan dengan pemberian bimbingan akan produk-produk yang bisa diboikot.

Dia melanjutkan, gerakan boikot yang salah sasaran dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran.

Hal tersebut berkaitan dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat gerakan boikot.

"Jadi saya harus dipilah mana pemboikotan itu mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik, tetapi di sisi yang lain jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama," katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menilai bahwa gerakan BDS dilakukan guna melemahkan perekonomian Israel.

Gerakan merupakan bentuk simpati dan kemarahan publik menyusul agresi militer Israel ke tanah Palestina.

Kendati, sambung dia, perlu ada kejelasan akan produk-produk yang memang dinilai memiliki afiliasi terhadap Israel.

Menurutnya, semua pihak harus mengidentifikasi secara jelas agar jangan sampai ada produk dalam negeri yang justru terkena boikot.

Dia mengatakan, kesimpangsiuran produk yang masuk dalam daftar boikot akan dimanfaatkan oleh oknum untuk menjatuhkan kompetitor mereka.