"Karena kalau kita susun, puzzle-puzzle pelemahan pemberantasan korupsi ya memang bermuara pada Presiden Jokowi.," jelas Peneliti ICW ini.

ICW juga menanggapi pernyataan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana terkait hal ini bahwa tak pernah ada pertemuan seperti yang disebutkan Agus Rahardjo.

"Bagi kami, penyampaian dari Koordinator Stafsus Presiden itu pernyataan yang normatif," ucapnya.

Dia juga meminta semua pihak tidak melihat pernyataan mantan Ketua KPK itu dalam bingkai menjelang Pilpres 2024.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Agus jangan dilihat pernyataan dua bulan jelang Pilpres. Tapi yang harus dilihat pernyataan itu dikeluarkan satu pekan setelah Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka agar serialnya terkait," jelasnya.

"Tapi kalau dikaitkan dengan 14 Februari 2024 tentu tidak relevan."

"Karena saya yakin bukan itu maksud pak Agus mengutarakannya di stasiun tv beberapa waktu yang lalu, terkait dengan indikasi intervensi pak Jokowi dalam urusan kasus e-KTP," ujarnya.

Menurut dia, perlu Presiden Jokowi untuk memberikan penjelasan menanggapi pernyataan Agus Rajardjo kepada publik.

"Sekarang tinggal pak Jokowi saja yang merespons apakah benar ada pertemuan tersebut. Tentu kalau tidak benar ya dijawab saja," ucapnya kemudian.

 Silakan saksikan video lengkap wawancara eksklusif Tribunnews On Focus bersama Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana.(*)