TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 135 imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Besar di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Minggu (10/12/2023) sekitar pukul 08.30 WIB.

Selain di Aceh Besar gelombang pengungsi Rohingya juga tiba di Pidie sebanyak 200 orang.

Kapolsek Mesjid Raya, Aceh Besar, Ipda Rolly Yuiza Away, mengatakan pengungsi etnis Rohingya ini terdiri atas anak-anak, perempuan dan laki-laki.

Saat ini Polisi dan TNI sudah melakukan pengamanan.

Baca juga: Saat Jokowi Soroti Pengungsi Rohingya, Sebut Terkait Perdagangan Orang

Dengan mendaratnya Rohingya di Aceh Besar dan Pidie hingga kini sudah ada sembilan gelombang kedatangan pengungsi ke Aceh.

"Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-san," kata Panglima Laot Aceh, Miftach Tjut Adek di Desa Blang Raya, Kecamatan Muata Tiga (Laweung), Kabupaten Pidie.

Saat ini lebih dari 1.500 orang Rohingya sudah berlabuh di Indonesia dan ditampung di sejumlah tempat di Pidie, Lhokseumawe dan Sabang.

Jokowi Duga Ada Keterlibatan Jaringan TPPO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

Presiden menduga adanya keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indoensia terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi.

Baca juga: PP Muhammadiyah Setuju Pengungsi Rohingya Ditampung di Pulau Galang

Pemerintah Indonesia kata Jokowi akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut.

Meskipun demikian kata Jokowi, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada pengungsi.

"Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," katanya.

Untuk menangani permasalahan pengungsi Rohingya, Jokowi mengatakan akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional.

Kemungkinan Pulau Galang Lokasi Penempatan Pengungsi Rohingya

Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka peluang menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, Riau sebagai lokasi penempatan pengungsi rohingya dengan alasan kemanusiaan.

Ma'ruf Amin mengatakan, Pulau Galang sempat digunakan untuk menampung pengungsi Rohingya beberapa puluh tahun silam.

Wapres Maruf mengatakan, masalah Rohingya perlu diatasi bersama dengan alasan kemanusiaan.

Dengan catatan, pemerintah perlu tetap menyiapkan antisipasi menghindari kemungkinan beban di masa depan.

Baca juga: Kapolres Sebut Pelaku Penyelundupan 194 Rohingya ke Pidie Aceh Dapat Uang Rp3,3 Miliar

Ma'ruf menyebut Pulau Galang di Batam sempat digunakan untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun silam.

"Penempatannya di mana? Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah (solutif)," kata Ma'ruf Amin di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat yang disiarkan di kanal YouTube Wakil Presiden RI.

Ma'ruf mengingatkan masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang mesti diatasi bersama.

"Mereka (pengungsi Rohingya), bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi," kata dia.

Ia mengungkapkan pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak. Namun sebelum ditampung, pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan berbagai antisipasi.

Baginya, ini penting agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara ataupun masyarakat.

"Selama ini, kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini. Itu menjadi beban," jelasnya.

Ma'ruf mengungkapkan masalah pengungsi serupa turut dihadapi oleh negara-negara di Eropa seperti Yunani.

Sehingga ia berharap ada pembahasan bersama di tingkat internasional, khususnya dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

"Kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB. Ini harus dilakukan pembahasan bersama," ucapnya.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas setuju dengan pernyataan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin terkait pengungsi Rohingya yang sekiranya harus dibantu Indonesia.

Ia menyebut, masalah Rohingya merupakan masalah kemanusiaan yang perlu dicarikan segera solusinya.

"Apalagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi falsafah pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila keduanya yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab maka kita harus bisa berbuat untuk membantu mereka," tutur dia.

Wakil Ketua MUI ini memandang, kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia karena mereka memiliki masalah secara sosial dan ekonomi.

Karena itu, Indonesia harus menyediakan makan, minum, tempat tinggal, pendidikan dan lain-lain hal untuk mereka.

Sementara sikap menolak dan membiarkan mereka kembali terkatung-katung di tengah laut di dalam kapal dan atau perahu yang mereka tumpangi tanpa ada kejelasan tujuan ke negara mana mereka akan berlabuh juga jelas tidak manusiawi.

"Mereka sebagai manusia juga punya hak untuk hidup dengan tenang, damai, sejahtera dan bahagia," tegas dia. (Tribun Network/den/dri/fik/wly)