Apa Itu BLT Puso? Bantuan Rp8 Juta yang Diberikan Jokowi kepada Petani
BLT Puso merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada para petani yang terdampak puso pada lahannya, hal ini akan diberikan Rp 8 juta/satu hekta
Penulis: Pondra Puger Tetuko
Editor: Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Puso kepada para petani di Kantor Kecamatan Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023) saat melakukan kunjungan kerja (kunker).
BLT Puso senilai Rp8 juta per satu hektare lahan akan diberikan kepada para penerima manfaat, yaitu petani.
Dengan penyaluran BLT Puso ini, para petani diharapkan segera melakukan penanaman kembali setelah terdampak puso.
Baca juga: Jokowi Salurkan BLT Puso kepada Para Petani di Jateng, Total Ada 6 Ribu Penerima Manfaat
BLT Puso di Jawa Tengah akan diserahkan kepada penerima manfaat, yakni 6 ribu petani dengan total lahan terdampak 16 ribu hektare.
Lantas, apa itu BLT Puso?
BLT Puso
BLT Puso merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat, khususnya para petani.
Arti puso adalah sebuah kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, ataupun serangan OPT.
Dihimpun dari laman Pertanian, hal itu menyebabkan tanaman akan mengalami kerusakan hingga 75 persen.
Puso juga biasanya disebut dengan gagal panen padi.
Apalagi perubahan iklim juga menjadi salah satu menyebab puso.
Maka dari itu, pemerintah membagikan BLT Puso pada para petani yang terdampak agar dapat segera menanam kembali.
Nantinya, pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp juta per satu hektare lahan.
Penanaman kembali ini juga didorong oleh harga gabah yang melambung tinggi dari tahun sebelumnya.
Baca juga: Jokowi Salurkan BLT El Nino di Jateng dan Jatim, Berikut Syarat dan Cara Cek Penerimanya
Jokowi menilai hal ini akan meningkatkan keuntungan bagi para petani.
“Tahun yang lalu harga gabah hanya Rp4.200-4.300 benar? Sekarang Rp7.300. Ada yang Rp7.800 benar ndak? Meningkat sangat tinggi sekali oleh sebab itu segera nanem,” kata kepala negara, Rabu (13/12/2023) dikutip dari Sekretariat Kabinet.
Sementara itu, produksi beras dan padi nasional mengalami penurunan dalam waktu terakhir ini yang diakibatkan perubahan iklim, serta gelombang panas berkepanjangan.
(Tribunnews.com/Pondra)
