TRIBUNNEWS.COM, Bogor - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memaparkan visi dan misinya dalam Food and Agriculture Summit III di IPB Bogor, Senin (18/12/2023).

Menurut Anies, dalam mewujudkan revolusi agromaritim, dia ingin melakukan perubahan secara menyeluruh di seluruh sektor agromaritim.

"Kami ingin ini dikerjakan dengan keseriusan. Banyak agenda kampanye, politik yang tidak dipikirkan seberapa bisa ia dieksekusi. Banyak yang membawa janji, tapi tak bersenyawa dengan janjinya. Selesai pemilu, dia lupa dengan apa yang dipidatokan," ujar Anies.

Karena itu, lanjutnya, Anies ingin bersenyawa betul dengan hal tersebut.

"Kami siapkan dua track, berkampanye dan tim policy (kebijakan). Tim policy ini sudah bekerja setahun menyusun semua. Bila Allah takdirkan, tim sudah siap dengan seluruh gagasan untuk dibawa bagi perubahan supaya komprehensif,” ujar Anies.

Baca juga: Anies Bertekad Wujudkan Revolusi Agromaritim, Beberkan Lima Pilar Utama Capai Kemandirian Pangan

Anies mengungkapkan, dia ingin berubah dari kebijakan impor pangan yang kurang tertata tanpa perencanaan yang matang, tanpa strategi jangka panjang, kebijakan jangka pendek, tapi kemudian dijalankan secara repetitif dalam durasi yang panjang, sehingga ia seakan menjadi policy jangka panjang.

"Kita ingin kemandirian pangan. Kemudian dari harga pangan tinggi, menjadi harga pangan terjangkau. Dari nelayan dan petani yang menderita, menjadi petani dan nelayan yang sejahtera," papar dia.

Anies mengungkapkan, perlu perubahan dari program sektoral tak terintegrasi dan tumpang tindih, menjadi kelembagaan yang kuat, kolaboratif, dan sinergis.

"Dari agromaritim konvensional menjadi agromaritim yang berkelanjutan. Hampir semua desa nelayan adalah desa yang miskin. Kalau di desa, penerima bansos adalah orang yang punya profesi petani, nelayan. Tapi mereka tidak bisa menghidupi dirinya dari profesinya,” ungkap Anies.

Baca juga: Hadiri Food & Agriculture Summit, Anies: Hanya Paslon Nomor Satu yang Miliki Visi Misi Agromaritim

Selama ini di Indonesia, ujar Anies, kemiskinan didekati sebagai masalah sosial. Karena itu, diselesaikan lewat Kementerian Sosial.

"Di sisi lain, kalau kita selesaikan sebagai masalah ekonomi, maka kebijakan tata niaganya diperbaiki, sehingga pelaku-pelaku ekonomi yang pendapatannya kurang mereka bisa meningkat. Sehingga mereka tidak terus menjadi penerima bansos. Ini pendekatannya berbeda. Mau kita lihat sebagai masalah sosial atau masalah ekonomi,” ucapnya. (***Yose***)