Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah mencermati dinamika politik yang berkembang.

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanyai kemungkinan menteri dari PDIP mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah Mahfud MD.

Hasto menegaskan, semua dinamika politik akan dicermati PDIP termasuk apa yang dialami Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma.

"Terkait juga dengan, ini semua kita cermati dinamika politik yang ada. Kita cermati, termasuk apa yang dialami oleh Ibu Tri Rismaharini," kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Dia menuturkan, selama ini Mensos Risma sudah melakukan pendataan terhadap orang miskin penerima bantuan sosial (bansos).

Sehingga, Hasto pun mengkritisi pembagian bansos yang hanya fokus di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur hingga Lampung.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menerangkan bahwa orang miskin bukan hanya ada di daerah-daerah tersebut, melainkan seluruh Indonesia.

"Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang begitu menyedihkan adalah pernyataan dari Bapak Akbar Faisal bagaimana total dana dari bansos itu jauh melampaui anggaran dari untum Covid. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan ya," ungkap Hasto.

Karenanya, Hasto berharap agar pemerintah bisa melakukan koreksi diri sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Maka kami mencermati masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan Pemilu, di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya betul-betul netral dan memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan," imbuhnya.