Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyebut ada dua sosok yang cocok untuk menggantikan posisi Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut Ujang, dua sosok itu adalah eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum, Jimly Asshidiqqie. 

Satu sosok lainnya adalah Yusril Ihza Mahendra yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), mantan Sekretaris Negara, serta saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Bisa jadi ada dua tokoh yang layak, misalkan Prof Jimly dan Prof Yusril, yang cocok saja menggantikan Mahfud MD," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Rabu (31/1/2024).

Selain itu, kata Ujang, bisa jadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mantan tentara untuk menempati posisi tersebut. 

Terlepas dari kemungkinan itu, Ujang menyatakan gerak-gerik Jokowi sulit ditebak, termasuk untuk sosok pengisi Menko Polhukam.

Ia menyebut selain hak prerogatif presiden, pemilihan sosok Menko Polhukam hanya diketahui oleh Jokowi dan Tuhan.  

"Soal siapa pengganti Mahfud MD hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu," ungkap Ujang. 

Jokowi Tunjuk Tito

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara tentang penunjukkan Tito Karnavian sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri.

Jokowi mengatakan Tito mempunyai sejumlah pengalaman sehingga tepat menduduki posisi Plt Menko Polhukam.

"Pak Tito karena juga punya pengalaman di BNPT, di Kapolri, sekarang di Mendagri saya kira untuk memegang di Menkopolhukam kira-kira tidak ada masalah," kata Jokowi, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).

Jokowi belum memutuskan apakah nantinya akan menunjuk Menko Polhukam definitif mengganti jabatan sementara yang diemban Tito. Menurut Jokowi yang terpenting sekarang ini kerja di Kemenko Polhukam berjalan dengan baik.

"Kita lihat dulu lah yang penting organisasi berjalan dengan baik," katanya.

Jokowi mengatakan akan secepatnya menyiapkan nama untuk mengisi jabatan Menko Polhukam definitif. Nama tersebut bukan berasal dari partai politik.