2 Pengamat Setuju Yusril Ihza Mahendra Jadi The Next Menko Polhukam Gantikan Mahfud, Tabrak Pakem?
Dua pengamat mengusulkan nama Yusril Ihza Mahendra menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud MD
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Febri Prasetyo
Bukan suatu kemustahilan jika hal itu terjadi lantaran Jokowi memang dikenal sulit ditebak masalah pergantian menteri dalam kabinetnya.
Buktinya, Mahfud MD adalah satu-satunya profesional dan ahli yang bukan seorang aparat TNI maupun Polri.
Padahal, deretan daftar Menko Polhukam sebelumnya didominasi prajurit berpangkat jenderal alias bintang empat.
Harus Profesional
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing memiliki pendapat mengenai sosok pengganti Mahfud MD yang menjadi Menko Polhukam kendati pemilihan dan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Kata Emrus, pejabat Menko Polhukam harusnya seorang profesional atau bukan dari kalangan partai politik.
Namun, jika pejabat itu terpaksa dari golongan parpol, ia mengajukan beberapa nama.
Yang pertama adalah nama presiden ke-5 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Emrus beranggapan SBY merupakan sosok yang ideal menjadi Menko Polhukam selanjutnya.
"Kalau dari parpol, saya usulkan nama Pak SBY. Beliau sangat cocok dan ideal jika menjadi Menko Polhukam. Soal pengalaman jelas jangan diragukan, latar belakang militer, Menko Politik dan Keamanan (era Gus Dur dan Megawati) dan dua periode presiden tentu sangat menguasai Polhukam," ucap dia.
Kemudian, nama kedua yang diusulkan Emrus adalah Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Emrus, Yusril juga mumpuni dalam menangani permasalahan politik, hukum dan keamanan.
Selain sebagai pimpinan parpol, Yusril disebutnya berpengalaman untuk masalah hukum.
Dari dua nama yang sudah disebutnya itu, Emrus masih berharap Presiden Jokowi menunjuk sosok Menko Polhukam selanjutnya dari seorang profesional bukan dari parpol.
"Bisa juga dari purnawirawan TNI atau polisi, jenderal bintang tiga atau bintang empat. Atau bisa juga akademisi, kan ada itu Universitas Pertahanan dan lainnya," terang Emrus menambahkan.