Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Bansos Pangan tidak ada hubungannya dengan stok pangan nasional serta harga beras.

Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, (15/2/2024).

"Engga ada hubungannya,  tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali," kata Jokowi.

Menurut Presiden Bansos pangan justru dapat mengendalikan harga beras. Dengan adanya Bansos pangan,  permintaan akan beras tidak meningkat.

"Karena justru ini yang bisa mengendalikan karena suplainya lewat Bansos ke masyarakat justru itu menahan harga agar tidak naik kalau ndak justru malah  melompat. Ini rumus suplai dan demand. Suplainya di berikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," katanya.

Sebelumnya Presiden membantah bahwa stok beras di pasaran langka. Presiden mengatakan bahwa stok beras sekarang ini melimpah.

"Saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," kata Jokowi.

Presiden mengatakan kedatangannya ke pasar Induk Cipinang, untuk memastikan bahwa stok beras tersedia. Karena, dari Pasar Induk Cipinang nantinya beras didistribusikan ke ritel atau Supermarket.

"Saya datang di pasar induk beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok nya ada," katanya.

Presiden memastikan bahwa stok beras sekarang ini ada. Presiden sudah mengecek ketersediaan beras ke pasar induk dan gudang-gudang beras.

"Ini hari ini kita cek melimpah tinggal distribusi ke pasar ritel, pasar yang ada di daerah semuanya. Cek langsung ke gudang ini ke pedagang di cek cek," pungkasnya.

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mengungkap saat ini kondisi stok beras premium mulai mengalami kelangkaan di pasar ritel modern.
Ketua Umum APRINDO Roy Mandey mengatakan, peritel mulai kesulitan mendapatkan suplai beras tipe premium lokal dengan kemasan 5 kilogram (kg).
Pengusaha ritel kesulitan mendapatkan beras premium lokal 5 kg karena adanya keterbatasan suplai.

Adapun keterbatasan suplai tak lepas dari masa panen yang diperkirakan baru akan datang pada pertengahan Maret 2024, serta belum masuknya beras tipe medium (SPHP) yang diimpor Pemerintah.

Baca juga: Sempat Langka, Satgas Pangan Polri Awasi Pendistribusian Produksi Beras