TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menghadiri acara seminar bedah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" pada pembinaan ideologi Pancasila di Universitas Gadah Mada, Yogjakarta, Rabu (21/02/2024).

Kiai Marsudi menyampaikan pengalamannya ketika menyampaikan Pancasila di forum dunia yang mana ditemukan banyak pengalaman  menarik.

Hal ini karena selain biasanya diminta pandangannya sebagai tokoh NU atau MUI, Kiai Marsudi juga sebagai tokoh yang turut mendirikan Global Peace Foundation yang berkantor pusat di Washington DC  yang aktif untuk menyampaikan pengalaman negara demokrasi Pancasila di negara mayoritas muslim seperti Indonesia.

“Bahwa negara demokrasi di negara muslim bisa berjalan jika minimal empat pondasi utama demokrasi berdiri kokoh dan berjalan," ujarnya.

Pertama, menurut dia, adanya proses pengambilan policy dimana keputusan kebijakan harus di laksanakan dengan cara musyawarah (Wujubusyuro 'ala wulatil umur).

Di Indonesia jelas sekali lembaga musyawarahnya, MPR, DPR, dan pengambilan keputusan semua aktifitas dengan musyawarah, dengan demikian sebutan Negara kita adalah Negara Konsensus, Negara Kesepakatan, Negara yang menurut MUI Negara Darutsaqofah dan NU menyebutnya Negara Almu'ahadah Alwathoniyah, serta Muhammadiyah Negara Darul 'ahdi Wasyahadah,” kata Kiai Marsudi yang juga Tokoh Nahdlatul Ulama.

Baca juga: INFOGRAFIS: Tren Kepuasan terhadap Demokrasi di Indonesia

Kedua, Marsudi melanjutkan negara yang memastikan kemaslahatan dan hak hak pribadi terjamin dan berjalan.

Ketiga, serta Kemaslahatan umum yang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, tidak semuanya di serahkan ke private (aljam'u baina maslahataini, masalah chosoh, wamaslahah 'aamah ).

“Keempat, gotong royong, solidaritas antarseluruh golongan untuk dukung mendukung membangun nangsa," ujarnya.

Dikatakan nilai-nilai ini harus bisa di temukan Pancasila.

Dalam konteks Pemilu, Kiai Marsudi menjelaskan sentilan pertanyaan mahasiswa yang kritis bertanya soal kekurangan dan kekurangan pemilu saat ini apa ini cerminan negara Pancasila?

"Ya kalau masih ada yang kurang dan curang, bukan negaranya yang dirobohkan, bukan Pancasilanya yang di ganti namun kekurangan dan kecurangannya yang di benerin karena negara kita negara hukum, maka hukum harus jadi panglima nya. Masyarakat harus mengawalnya agar hukum bisa adil," ujar dia.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof K.H. Yudian Wahyudi,  Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Dr. Darmansjah Djumal serta Direktur Sosialisasi dan Komunikasi, Prof Dr Agus Moh. Najib, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, Dr Agus Wahyudi.