VIDEO Tom Lembong Sebut Kondisi Pasar Beras RI Kacau Gara-gara Bansos: Pemerintah Sibuk Berpolitik
Menurut Tom Lembong, kebijakan bansos yang dikeluarkan pemerintah justru menguras stok beras di Bulog.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Co-Captain Timnas AMIN Thomas Lembong atau Tom Lembong, menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa hari terakhir ini diakibatkan dari kebijakan bantuan sosial (bansos).
Menurut Tom Lembong, kebijakan bansos yang dikeluarkan pemerintah justru menguras stok beras di Bulog.
Hal itu disampaikan Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).
Tom Lembong mengatakan ada indikasi kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton.
"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," kata Tom.
"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Itu angka yang sangat signifikan," ucapnya.
Tom menambahkan langkah kebijakan bansos secara besar-besaran menunjukkan kondisi pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.
Menurutnya, jika kondisi beras yang merupakan kebutuhan pokok dianggap tidak stabil, Tom yakin peristiwa lebih parah terjadi pada aspek lainnya.
"Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain," jelasnya.
Dia menilai permasalahan beras diakibatkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terlalu politis.
Tom menyebut kebijakan yang politis itu yakni bansos yang diberikan di tengah proses penyelenggaraan pemilu 2024.
Anggarannya pun fantastis, yakni senilai Rp496 triliun atau naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp476 triliun.
Sementara untuk bansos pangan periode Januari hingga Juni 2024 diperkirakan menghabiskan total anggaran Rp20 triliun.
Pemerintah Sibuk Berpolitik