Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP hingga dewan pakar ormas pendiri Partai Golkar, Majelis Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) melakukan pertemuan dan menyepakati mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Umum MKGR Adies Kadir di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (17/3/2024) malam.

Adies mengatakan, dukungan ini diberikan mengingat Airlangga Hartarto dinilai berhasil dalam mengangkat perolehan suara Partai Golkar pada Pileg 2024 maupun memenangkan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Baca juga: Jika Anies-Cak Imin Kalah Pilpres 2024, PKS Tak Masalah Jadi Oposisi Lagi

Diketahui, Partai Golkar mengagendakan Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024 dengan salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.

Seiring hasil Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) dan agenda Munas Golkar, muncul adanya isu untuk mempercepat Pemilihan Ketua Umum Golkar lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengakomodir Presiden Joko Widodo sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir maupun putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal itu, Adies menegaskan, Partai Golkar memiliki AD/ART yang menjadi aturan main. Termasuk mengatur soal syarat untuk menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Kemudian yang kedua itu, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," kata Adies, dalam konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2024) malam.

Waketum Partai Golkar itu menekankan, adanya syarat untuk menjadi caketum Partai Golkar minimal telah menjadi kader partai selama lima tahun.

"Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa, seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar. Itu yang kami tahu," jelasnya.

Baca juga: Reaksi PSI PAN hingga Demokrat Gegara Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

Meski begitu, Adis mengakui adanya celah buat Jokowi maupun Gibran menjadi Ketua Umum Golkar yakni jika para pemilih suara tingkat DPD menyetujui perubahan AD/ART partai.

"Ya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa)," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan selama belum ada perubahan pada AD/ART Partai Golkar, MKGR masih menaati aturan main yang berlaku.

"Jadi, selama ini sebelum ada perubahan AD/ART, kami sebagai underbow partai Golkar, tentunya masih berpatokan kepada AD/ART, kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak, Kita akan mengikuti saja, tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan," kata Adies.

"Itu aturan baku dari partai Golkar. Itu buku sakralnya partai Golkar, jadi kita sampai saat ini kita MKGR, masih mengacu kepada AD/ART," tutur Adies.

Sebelumnya, nama Gibran Rakabuming Raka hadir di bursa calon Ketum Partai Golkar mencuat dari pernyataan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari. Menurutnya, terdapat dua alasan putera sulung Presiden Jokowi itu layak menahkodai Partai Golkar.

Pertama, Gibran tidak lama lagi menduduki jabatan posisi strategis sebagai orang nomor dua di Indonesia pada saat dilantik menjadi wakil presiden secara resmi pada Oktober 2024.

Selama ini, karakteristik Partai Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar.

Qodari mengenang saat wakil presiden (wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla pertama kali menjabat pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki ketua umum Golkar.

"Jadi, saya kira pengalaman Pak JK itu menjadi sebuah pertanda suasana kebatinan yang sangat kuat di Partai Golkar untuk memiliki kaki atau akses di pemerintahan," paparnya.

Baca juga: VIDEO TKN Ragukan Kapolda yang Dibawa Kubu Ganjar Punya Bukti yang Akurat saat Sidang di MK

Alasan kedua, kata Qodari, Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Oleh sebab itu, tantangannya partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda.

“Partai Golkar ini adalah partai yang tua, partai besar dan kalau kita bicara mengenai pemilih pada hari ini dan pemilih di masa yang akan datang, saya kira Partai Golkar mengalami tantangan bagaimana agar partai ini bisa menjadi partai yang punya orientasi kepada anak muda dan punya tokoh yang juga berasal dari anak muda,” katanya.

Lebih jauh Qodari mengatakan, akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru yaitu dipimpin oleh anak muda dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi dari politisi senior sebagai pucuk pimpinannya.

Dengan dipimpin anak muda, Qodari menilai peluang partai Golkar secara elektoral naik signifikan di masa depan akan terbuka lebar, melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo-Gibran juga begitu dominan di kalangan muda.

“Kita lihat dari berbagai survei dan exit poll bahwa memang pemilih Prabowo-Gibran itu mayoritas di semua kelompok usia tetapi khusus untuk generasi milenial dan generasi Z, proporsinya jauh lebih tebal dibandingkan dengan generasi baby boomers atau generasi X, jadi itu satu indikasi menurut saya bahwa Gibran memiliki daya tarik yang sangat kuat pada anak-anak muda,” tukasnya.

Diketahui beberapa nama sudah mulai bermunculan di publik untuk bertarung merebut kursi nomor satu di Partai Golkar, seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum (Ketum) Petahana Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Bahkan, kekinian sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya sekaligus calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka diisukan bakal didorong menjadi kader hingga Ketua Umum Partai Golkar.