Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pasca Libur Lebaran, AHY Berencana Keliling Berbagai Daerah, Selesaikan Konflik Pertanahan

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkomitmen untuk memberantas mafia tanah termasuk menyelesaikan lahan bermasalah di IKN.

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Pasca Libur Lebaran, AHY Berencana Keliling Berbagai Daerah, Selesaikan Konflik Pertanahan
Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha
Menteri ATR/BPN AHY di Jakarta Selatan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pihaknya berkomitmen memberantas mafia tanah termasuk selesaikan lahan bermasalah di Ibu Kota Negara (IKN).

"Terkait dengan sertifikasi tanah kita harapkan bisa semakin masif ada program namanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," kata Menteri AHY kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2024).

Untuk PTSL, kata AHY, pihaknya ingin menjangkau 104 kota dan kabupaten, agar bisa melayani secara elektronik sehingga kepastian hukum terjamin.

Selain itu, Menteri AHY juga ingin memberantas mafia tanah di Indonesia.

"Setelah Lebaran ini saya akan berkeliling ke berbagai daerah tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa. Karena sudah menunggu cukup banyak kasus-kasus yang ingin kita selesaikan," jelasnya.

Menteri AHY menegaskan pihaknya akan ungkap kejahatan pertanahan agar bisa menyelamatkan keuangan negara dan membantu masyarakat.

Berita Rekomendasi

"Selebihnya saya tentu ingin menjelaskan apa yang menjadi target Presiden Jokowi termasuk diantaranya revisi PP yang terkait dengan HGU untuk carbon trading," jelasnya.

Sementara itu untuk permasalahan pertahanan di IKN, Kalimantan Timur, Menteri AHY mengatakan pihaknya akan menyelesaikan permasalah tersebut.

"Kita tinggal memberikan sertipikat, tetapi kita tahu ada yang menjadi di luar ranah ATR BPN. Misalnya bagaimana ganti rugi bisa dilaksanakan, kemudian penanganan dampak sosial juga bisa dituntaskan," kata Menteri AHY.

"Itu sudah kami koordinasikan kepada pihak otorita IKN termasuk pemerintah daerah setempat. Yang pasti kita ingin meyakinkan ini tidak ada hak-hak masyarakat yang dikorbankan," tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas