"Artinya, tipe pelanggaran seperti ini sudah menjadi pola yang berulang yang dilakukan oleh ketua KPU, dengan memanfaatkan relasi kuasa demi nafsu pribadinya," bunyi laporan tersebut.

Pihak korban pun meminta sang Ketua KPU diberhentikan tetap dari jabatannya.

"Agar ada efek jera dan mencegah berulangnya pelanggaran serupa serta tidak kembali jatuh korban di masa yang akan datang, maka kami meminta sanksi etik maksimal kepada DKPP berupa pemberhentian tetap Hasyim Asyari dari Ketua sekaligus Anggota KPU."

Sementara menurut Kompas.com, korban disebut sampai mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Hal itu diungkap oleh tim kuasa hukum korban, Aristo Pangaribuan.

Korban disebut butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian membuat aduan semacam ini.

Pengacara membantah korban memiliki motif politik di balik aduan ini.

"Sebenernya sih sudah mau dilaporkan dari terakhir terakhir sudah mau dilaporkan, tapi takut kontraproduktif. Kenapa? Karena kan mau ada pemilu pada waktu itu dan ini sudah lama, ini proses penyusunannya membuat ini kan tidak sederhana," ucap Aristo.

Tanggapan Ketua KPU Hasyim Asy'ri

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari masih enggan menanggapi aduan dirinya yang dilayangkan ke DKPP RI atas dugaan tindakan asusila yang dilakukannya terhadap panitia penyelenggara luarnya negeri (PPLN).

Namun dirinya menyebut akan menanggapinya di waktu yang tepat.

“Nanti saja saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf ya,” kata Hasyim saat dikonfirmasi, Kamis (18/4/2024).

(Tribunnews.com/ Garudea Prabawati/Mario Christian Sumampow) (Kompas.com/Vitorio Mantalean)