TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan PDIP siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Basarah menegaskan, mengenai sikap partai PDIP akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan sidang sengketa Pilpres 2024, Senin (23/4/2024).

Dalam putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Seusai putusan MK, PDIP yang merupakan partai pengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 lalu bicara peluang jadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Basarah memastikan kader PDIP telah dilatih untuk dapat bertahan dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.

Ia pun mengungkit perjuangan Presiden Pertama RI, Soekarno, saat memperjuangkan kemerdekaan.

Sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya digelar Mei 2024 mendatang.

Basarah menjelaskan, seluruh struktur partai akan memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai ke depan.

Kendati demikian, keputusan mengenai arah politik PDIP sepenuhnya berada di tangan Megawati.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menjawab kemungkinan PDIP akan mengambil jalan sebagai oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 2024 mendatang.

Puan mengatakan pelantik presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 masih berlangsung pada Oktober 2024, dan pertimbangan untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan Prabowo-Gibran masih menunggu hasil MK.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai PDIP lebih cocok menjadi oposisi pemerintah daripada berada di dalam pemerintahan.

Namun, bergabung atau tidaknya PDIP ke kubu Prabowo-Gibran tetap menjadi keputusan Megawati.

Di sisi lain, akademisi Universitas Al-Azhar itu menyinggung, pemerintahan tanpa oposisi akan berjalan tanpa pengawasan.

Dalam keadaan tersebut, Ujang menilai, fungsi oposisi akan diambil oleh pihak non parlementer, yakni rakyat.

Hal itu dinilainya akan memberikan dampak buruk bagi demokrasi Indonesia.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai tidak semudah itu bagi PDIP untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Ray, PDIP setidaknya harus mendapat jatah 3 kursi menteri jika bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024.

Terlebih, jatah kursi menteri untuk PDIP akan sulit diterima partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran.

Lebih dari itu, Ray menjelaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bukanlah sosok yang sekadar hitung-hitungan kursi menteri.

Dia mencotohkan ketika Megawati menahan diri untuk tidak bertemu Prabowo sekalipun tidak menutup komunikasi, dan justru menugaskan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

Rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto santer terdengar belakangan ini.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan berlangsung pasca lebaran Idul Fitri tahun ini.(*)