Tak Ingin Masuk Kabinet Prabowo, Ganjar: Berada di Luar Pemerintahan Sama-sama Terhormatnya
Ganjar ingin berada di luar pemerintahan karena bisa leluasa untuk melakukan check and balances program-program dan kebijakan pemerintah.
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Suci BangunDS
Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan sikap partai menunggu arahan dari Megawati.
PDIP, kata Ahmad Basarah, siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini disampaikan Ahmad Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.
"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Ahmad Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Ahmad Basarah menyebut, kader PDIP telah dilatih harus siap menghadapi segala cuaca dan dinamika politik nasional.
Sehingga PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai dinamika politik Tanah Air.
"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," ujar Ahmad Basarah.
Baca juga: PDIP Anggap Jokowi dan Gibran Bukan Kader Lagi, TKN: Kok Masih Betah di Kabinet Jokowi?
Ia menjelaskan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji.
Termasuk, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.
"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," ucap Ahmad Basarah.
Sikap PDIP, kata Ahmad Basarah, ditentukan dalam Rakernas yang digelar Mei 2024 mendatang.
Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposisi.
"Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya, akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," jelas Ahmas basarah.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Hasanudin Aco/Fersianus Waku)
