Khusus di Ditjen PSP, mereka kemudian merevisi anggaran.

"Itu bukan proyek, tapi itu dalam DIPA di dukungan Ditjen kita pak," katanya.

Bahkan para pegawainya sampai harus membuat perjalanan fiktif dengan meminjam nama.

Selain itu, sumber uang untuk memenuhi permintaan-permintaan SYL juga diperoleh dari sisa uang perjalanan dinas pegawai Kementan.

"Bisa disisihkan, bisa diambil dipinjam nama. Secara teknis nanti di teman-teman Kepala TU-nya," kata Hermanto.

Tak hanya Hermanto, saksi lain juga mengamini adanya ancaman terkait jabatan jika tak memenuhi kebutuhan SYL dan keluarganya.

"Ya memang saya sampaikan di BAP kalau tidak salah, terancam akan dicopot atau dimutasi," ujar saksi Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan, Gunawan di persidangan yang sama.

Terkai perkara ini, sebelumnya jaksa penuntut umum KPK telah mendakwa SYL atas penerimaan gratifikasi Rp 44,5 miliar.

Baca juga: Eks Anak Buah SYL Ungkap Ada Oknum BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar agar Kementan WTP

Total uang tersebut diperoleh SYL selama periode 2020 hingga 2023.

"Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar total Rp 44.546.079.044," kata jaksa KPK, Masmudi dalam persidangan Rabu (28/2/2024) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uang itu diperoleh SYL dengan cara mengutip dari para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Menurut jaksa, dalam aksinya SYL tak sendiri, tetapi dibantu eks Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta dan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono yang juga menjadi terdakwa.

Selanjutnya, uang yang telah terkumpul di Kasdi dan Hatta digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya.

Berdasarkan dakwaan, pengeluaran terbanyak dari uang kutipan tersebut digunakan untuk acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, nilainya mencapai Rp 16,6 miliar.