Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Petaka maut study tour SMK Lingga Kencana Depok kini mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat karena menghilangkan belasan nyawa.

Banyak pihak mengecam bahwa kegiatan study tour harus dihentikan dari sekolah-sekolah di Indonesia lantaran dianggap berisiko, memberatkan, dan kurang bermanfaat.

Namun Executive Director Center for Education Regulations & Developent Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji menilai bahwa kegiatan study tour tak dapat dilihat secara hitam-putih, alias sebatas benar dan salah.

"Kita enggak bisa ngelihatnya hanya hitam dan putih gitu, artinya ini boleh itu gak boleh, ini baik atau buruk. Tergantung dari desain awalnya gimana, apa yang mau dibuat," kata Indra saat dihubungi, Minggu (12/5/2024).

Di satu sisi, kegiatan tersebut memang berpotensi dimanfaatkan untuk menggali keuntungan komersial bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oknum-oknum tersebut biasanya mengambil keuntungan dengan membebankan biaya mahal dalam kegiatannya.

"Ada yang memang untuk kepentingan oknum-oknum pejabat sekolah, kepentingan komersial, nyari duit. Kalau itu saya tolak," ujarnya.

Selain keuntungan pribadi bagi oknum-oknum, tak jarang praktik kegiatan seperti study tour dilakukan untuk menutupi anggaran sekolah yang kurang.

Hal itu layaknya tambal sulam anggaran untuk operasional sekolah.

Padahal, orang tua/ wali murid kerap diberatkan dengan harga kegiatan yang harus dibayarkan.

"Banyak sekarang sekolah, termasuk sekolah negeri, itu mengadakan study tour tujuannya adalah dari sisi komersial, buat cari duit. Dan itu sering memberatkan orang tua. Entah untuk nutupi angaran-anggaran yang enggak ketutup, banyak kegiatan yang enggak bisa dibayarkan," ujar Indra.

Jika kegiatan study tour dibuat dengan tujuan komersil seperti itu, maka jelas tidak dibenarkan.

Sebab sudah pasti pihak sekolah akan mencari harga vendor termurah untuk menunjang kegiatan tersebut.

Pada akhirnya, harga murah itu beriringan dengan risiko keselamatan yang mesti ditanggung.

"Bisa jadi kalau hubungannya dengan SMK ini (Lingga Kencana Depok) ya nyari kendaraan yang paling murah, yang kualitasnya dipertanyakan. Akhirnya kan dapat yang paling murah, tapi remnya blong, akhirnya nyawa hilang. Saya bukan menuduh, tapi itu kan salah satu hal yang mungkin terjadi," katanya.

Meski demikian, hal itu tak lantas membuat study tour harus sepenuhnya ditiadakan.

Menurut Indra, tetap ada sisi positif yang dapat diambil dari kegiatan study tour.

Satu di antaranya, dapat membuka wawasan siswa/ siswi lebih baik.

"Misalnya selama ini mereka hanya tinggal di lingkungan kumuh di Jakarta atau di Jabodetabek. Terus akan ada sebuah kenangan yang indah kalau dia bisa lihat tempat tempat wisata dan lain sebagainya.
Itu cara pandang yang positif," katanya.

Namun untuk mencapai tujuan positif itu, tentu perencanaan hingga eksekusinya mesti dilakukan dengan baik.

Indra pun mengambil contoh dari pelaksanaan study tour rutin yang diselenggaran sekolah-sekolah di negara selain Indonesia.

Katanya, kegiatan study tour atau sejenisnya, memiliki anggaran tersendiri dari pemerintah mereka.

Dengan demikian, orang tua/ wali murid tak terbebani dan pihak sekolah tidak mengambil keuntungan dari kegiatan study tour.

Baca juga: Pengamat Pendidikan: Kegiatan Study Tour Sekolah Harus Dilarang, Sering Beratkan Orang Tua Siswa

"Bahkan sekolah sekolah di amerika juga memiliki program inti, program yang rutin karena untuk membuka wawasan anak-anak ya. Tapi ya anggarannya juga makanya jelas. Termasuk kalau itu sekolah negeri, disediakan oleh pemerintah anggarannya. Jadi bukan terus rakyat suruh bayar, apalagi ngambil keuntungan dari situ," ujar Indra.

Untuk itulah, ke depannya kegiatan study tour oleh sekolah-sekolah di Indonesia mesti dievaluasi, mulai dari desain atau perencanaan hingga pelaksanannya.

Evaluasi itu dimaksudkan untuk meminimalisir resiko dan beban orang tua, serta agar tujuan positif dari study tour sendiri tercapai

Pemerintah pun yang dalam hal ini diwakili Kementerian Pendidikan didorong untuk berbenah dari sisi regulasi.

"Kita kan juga harus meningkatkan pelayanan bagaimana nyawa manusia itu juga dihargai. Itu kan salah satu bagaimana regulasi juga mendorong keselamatan rakyat, di mana pemerintah berperan," kata Indra. (*)