TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muncul kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi penasehat presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

Namun terkait isu tersebut Jokowi tidak mau merespon lebih jauh karena menurutnya saat ini ia tengah fokus menyelesaikan program-program kerja pemerintah sebelum jabatannya berakhir Oktober 2024 mendatang.

Jokowi memberikan respon soal wacana pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA), usai berkunjung ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Sulawesi Tenggara pada Selasa, (14/5/2024), 

DPA nantinya akan diisi oleh Presiden dan Wakil Presiden yang pernah menjabat.

Adapun tugas DPA nantinya memberikan masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat.

Terkait hal tersebut, Jokowi meminta untuk tidak ditanyakan kepadanya.

Pasalnya kata Jokowi, ia masih menjabat sebagai Presiden sekarang ini.

"Ini saya itu masih jadi Presiden sampai 6 bulan lagi loh, masih presiden sekarang ini," katanya.

Jokowi mengatakan saat ini, ia fokus untuk menyelesaikan sejumlah program kerja pemerintah.

Bamsoet menyampaikan soal DPA tersebut untuk merespon wacana pembentukan klub Presiden sebagai wadah komunikasi antara Presiden dan wakil presiden yang menjabat dengan Presiden dan Wapres pendahulunya.

Bamsoet berharap ide presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membentuk Presidential Club itu dilembagakan.

Menurut Bamsoet, Indonesia pernah memiliki Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diisi para mantan presiden dan wakil presiden.

Namun, dia tak menyoalkan jika Prabowo enggan memformalkan presidential club. Bamsoet menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk memutuskan.

Bamsoet menilai para pemimpin bangsa sangat penting duduk bersama berdiskusi mengenai persoalan bangsa.

Baca juga: Kata Sekjen Gerindra Soal Wacana Dihidupkannya Kembali DPA

Sementara itu kalau soal rencana Prabowo membuat Klub Presiden, Jokowi menyambut baik rencana Prabowo untuk mempertemukan Prabowo dengan Presiden pendahulunya.

Sambil berseloroh, Jokowi tak masalah bila pertemuan tersebut digelar sesering mungkin, bahkan hingga dua hari sekali.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya juga sempat membicarakan kemungkinan Presiden Joko Widodo terlibat di pemerintahan Prabowo Subianto-Rakabuming sangat terbuka

Menurutnya bisa saja Presiden Jokowi akan ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden atau masuk dalam Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres).

Meski berpeluang masuk sebagai penasihat khusus presiden terpilih, Bahlil meyakini Jokowi tidak akan mencampuri urusan presiden terpilih dalam menentukan menteri di kabinet.

Menurutnya Jokowi sangat paham komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Lebih lanjut, Bahlil tidak membantah saat ini sudah ada pembahasan terkait masa transisi dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke pemerintahan baru.

Salah satunya tertuang dalam pembahasan RAPBN 2025, yang akan memasukkan program-program prioritas pemerintah selanjutnya.

Namun pembahasan tersebut akan lebih mendalam dibahas setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pilpres 2024.(*)