Demokrat Hormati Aspirasi PBB Soal Yusril Ihza Mahendra Diusulkan Jadi Menkopolhukam
Partai Demokrat merespons usulan PBB mendorong Yusril Ihza Mahendra menjadi Menkopolhukam di kabinet Prabowo-Gibran.
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Sebab, Yusril dianggap tidak cocok menjadi eksekutor.
"Kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," ungkapnya.
Lagi pula, Fahri bilang bahwa Yusril tidak bisa menduduki posisi Jaksa Agung karena terkendala aturan.
Sebab, seseorang yang menjabat posisi itu harus terlepas dari parpol selama 5 tahun terakhir.
"Karena harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun. Sesuai dengan putusan perkara 12 tahun 2024, putusan MK ya. Jadi memang sangat kelihatannya tidak terlalu cocok kalau Pak Yusril jadi Jaksa Agung," katanya.
"Dari segi perundang-undangan nya tidak mendukung, ada batasan yang memang sudah diputuskan oleh MK. Dari aspek kapasitas Pak Yusril itu harus lebih kepada bagaimana membangun sistem tata negara. Yang paling cocok untuk nahkodai itu kan ada di Menko. Supaya lebih holistik," tutupnya.
