Iuran Tapera Banjir Kritikan hingga Penolakan, Mungkinkah Bakal Dibatalkan?
Program Tapera yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu banjir kritikan dari banyak pihak karena dirasa memberatkan.
Penulis: Rifqah
Editor: Nuryanti
"Ya itu yang tadi saya katakan bahwa silakan publik mengkritisi, silakan publik memberikan masukan, sehingga betul-betul pemerintah bisa merumuskan kembali."
"Kalau pun kemudian bisa me-review terhadap aturan ini, bisa merumuskan kembali terhadap aturan yang tepat," kata Herman saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Meski Herman mengakui aturan ini baik untuk masyarakat karena bisa membantu kepemilikan rumah, ia berharap hal tersebut jangan malah membebani masyarakat dengan adanya potongan gaji.
"Karena pada sisi lain perumahan ini juga penting bagi masyarakat, tetapi juga jangan sampai memberatkan bagi rakyat, masyarakat yang berpenghasilan rendah," kata dia.
Sebelumnya, Herman juga menyebut, seharusnya pemerintah mengkaji secara baik potongan iuran yang diterapkan kepada pekerja atas aturan Tapera ini.
Pasalnya, hampir sebagian besar pekerja swasta sudah memiliki banyak potongan dari gaji yang diterima.
"Ya memang kalau kita melihat, saat ini ya, terhadap kewajiban yang harus dipungut, wajib, ini kan banyak. Ada BPJS, kemudian ada tabungan hari tua di internal, dan ada pungutan-pungutan lain," kata Herman.
(Tribunnews.com/Rifqah/Rizki Sandi/Chaerul Umam/Rahmat Fajar/Endrapta Ibrahim)
