Sebab pembentukan tim gugus tugas tersebut merupakan kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat tak mempermasalahkan pembentukan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran, diisi oleh para elite kader Partai Gerindra.

Sebab pembentukan tim gugus tugas tersebut merupakan kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Itu kewengannya pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan tentu pak Prabowo harus mengutus orang-orang terdekat," kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Tim Sinkronisasi tersebut untuk memastikan percepatan program-program yang pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sehingga menurutnya pembentukan tim tersebut telah dikomunikasikan dengan para ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran.

"Saya meyakini bahwa ini sudah dikomunikasikan dengan para ketua partai KIM, yang tentu untuk bisa memprcepat terhadap proses transisi nanti ketika pak Prabowo sudah dikantik menjadi presiden," ujar anggota Komisi VI DPR RI itu.

"Jadi saya tidak mempersoalkan itu dan ini ada kebaikan yang tentu kedepan bisa memastikan bahwa apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki, dan perspektif dari APBN, karena transisi ini menyangkut APBN 2025," imbuhnya.

Semua Diisi Elite Gerindra

Sebelumnya, Partai Gerindra ternyata sudah membentuk tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran dalam rangka masa transisi pemerintahan baru.

Gugus tugas ini pun diperkenalkan saat kunjungan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (31/5/2024).

Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran memang seluruhnya merupakan petinggi Gerindra.

Gugus tugas ini diketuai oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Lalu, Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran adalah Ahmad Muzani yang juga Sekjen Gerindra.