Ia mengklaim sejauh ini belum ada surat pemberitahuan resmi dari pemerintah untuk Muhammadiyah terkait izin usaha pertambangan (IUP).

“Kalau secara khusus surat masuk mungkin belum. Tapi dalam konteks yang lebih umum saya baca itukan mengenai ormas-ormas, sehingga kemudian Muhammadiyah bagian dari ormas itu, tapi akan kita godog terlebih dahulu secara lebih baik dan lain sebagainya,” kata Saad melalui keterangan tertulis, Rabu (5/6/2024).

Selain itu, Saad juga menyebut Muhammadiyah masih mengukut kemampuan untuk mengelola tambang.

"Saya tidak berbicara ormas di luar Muhammadiyah, saya kira saya tidak representatif untuk mewakili yang lain-lain. Tapi di Muhammadiyah ini tentu persoalan yang baru, oleh karena itu juga kita perlu mengukur kemampuan dan lain sebagainya,” tandasnya.

Baca juga: Sebut Ormas Boleh Kelola Tambang karena Berjasa, Bahlil: Negara Punya Masalah, Investor Ngurusin?

MUI: Itu Sumber Pendapatan Baru

Respons berbeda datang dari MUI tentang izin ormas kelola tambang.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan baru yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu diapresiasi lantaran ormas yang sudah berbuat banyak bagi bangsa dan negara diberi kesempatan untuk mengelola tambang.

"Hal ini jelas merupakan sesuatu yang menggembirakan karena lewat kebijakan tersebut berarti ormas-ormas keagamaan akan bisa memperoleh sumber pendapatan baru," kata Anwar dalam keterangannya.

Anwar berujar pendapatan dari pengelolaan tambang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ormas.

"Bahkan dalam hal yang terkait dengan usaha melindungi rakyat kita sangat sering melihat bila terjadi musibah berupa bencana alam misalnya para ormas keagamaan tersebut malah bisa lebih dahulu hadir di lokasi bencana dari pemerintah untuk membantu rakyat yang terkena musibah," tambah Anwar.

Namun, menurutnya, kegiatan ormas terbatas karena ketiadaan dana.

Selain itu, pemerintah juga dinilai tidak sanggup mencerdaskan bangsa secara mandiri sehingga membutuhkan peran ormas.

"Memang pemerintah ada membantu tapi jumlahnya jelas masih jauh dari yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan tersebut. Demikian juga dalam upaya mensejahterakan rakyat," tambah Anwar.

"Tapi terkadang pihak ormas juga terpaksa harus 'mengemis' ke sana kemari agar kegiatan yang direncanakannya dapat terlaksana," tandasnya.

(Tribunnews/Jayanti Tri Utami/Fahdi Fahlevi/Dennis Destryawan)