Menteri PUPR Sesalkan Tapera Bikin Rakyat Marah, Sepakat jika Ditunda sampai 2027
Menteri PUPR Basuki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat Tabungan Perumahan Rakyat (Rakyat) ditunda sampai 2027, menunggu kesiapan masyarakat.
Penulis: Rifqah
Editor: Nuryanti
Atas dasar tersebut, Iqbal menuding pemerintah tidak niat memberikan rumah untuk rakyatnya.
Apalagi, dilihat dari pihak yang mengeluarkan iuran, yakni hanya pekerja dan perusahaan, pemerintah malah bertugas mengelola uangnya saja.
Maka dari itu, Iqbal dan ribuan buruh menolak keras program Tapera yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah tersebut.
"Hari ini coba kalian tanya sama BP Tapera dan Menteri-Menteri itu rumahnya di mana, programnya dijalankan upahnya dipotong. Pertanyaannya sederhana tanya dulu rumahnya di mana."
"Memang niatnya nggak mau ngasih rumah kok, hanya mau motong uang masyarakat, kami menolak terhadap program Tapera, cabut PP Nomor 21 Tahun 2024," tegas Iqbal.
Program Tapera Dinilai Tak Rasional
Program Tapera juga dinilai sangat tidak rasional, jika dihitung berdasarkan nilai uang yang dipotong dari pekerja dan perusahaan.
Adapun, potongan untuk Tapera sebesar Rp105.000 per bulan.
Sedangkan rata-rata upah butuh adalah Rp3,5 juta per bulan.
Jika dikali selama 12 bulan atau setahun, duit yang terkumpul hanya sejumlah Rp12,6 juta.
Sementara jika tabungannya mencapai 20 tahun, totalnya Rp25,2 juta.
Menurut Iqbal sendiri, tidak ada rumah dengan harga sekian.
Bahkan, tak akan cukup untuk sekadar membayar uang muka untuk rumah tersebut.
"Mana ada rumah harganya Rp 12,6 juta sampai Rp 25,2 juta, bahkan sekadar untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup."
"Jadi Tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah, pertanyaan nya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa?" ucap Iqbal.
Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Desak Jokowi Cabut PP Tapera, Buruh Ancam Demo Serentak di Seluruh Nusantara
(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam) (Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri)