Soal Usulan Presiden Dipilih MPR, Gerindra: Apakah Sudah Capek dengan Gaya Pilpres yang Melelahkan?
Habiburokhman mengatakan keputusan presiden dipilih dari MPR harus mendengar aspirasi dari masyarakat terlebih dahulu.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais yang meminta presiden dipilih lagi dari MPR RI menuai pro kontra. Partai Gerindra pun turut merespons mengenai usulan tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan keputusan presiden dipilih dari MPR harus mendengar aspirasi dari masyarakat terlebih dahulu. Dia pun bertanya apakah masyarakat puas dengan pelaksanaan pilpres sepanjang reformasi.
Baca juga: PKS Tolak Usulan Amien Rais soal Presiden Dipilih MPR: Bukan Begitu Caranya
"Pendapat masyarakat tuh seperti apa soal pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini. Apakah sudah capek dengan gaya pilpres yang melelahkan seperti 3 pemilu terakhir atau memang tetep happy masyarakatnya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Wakil Ketua Komisi III itu tidak menampik partainya juga lelah dengan sistem pemilu langsung yang dipilih masyarakat. Akan tetapi, persetujuan tentunya akan diserahkan kepada masyarakat.
Baca juga: Tolak Presiden Dipilih MPR, Pakar Hukum Tata Negara: Korupsi Jauh Lebih Berbahaya
"Kalau di tingkat politisi kaya kami nih yang bertempur di pilpres tentu sangat melelahkan model pilpres dipilih langsung oleh rakyat. Tapi kan kami tidak bisa memutus hanya berdasarkan kepentingan dan situasi kami melihat aspirasi publik aspirasi masyarakat seperti apa. Apakah mereka merasa haknya diambil kan tidak bisa juga kita sewenang wenang seperti itu," katanya.
Di sisi lain, Habiburokhman pun menilai usulan presiden dipilih kembali dari MPR masih mentah. Ia menyampaikan tidak mudah melakukan amandemen UUD 1945.
"Masih jauh ya, pembahasannya masih jauh ya. Karena kita enggak gampang karena kan pemilu dari memilih dipilih MPR. Itu kan proses yang sangat sangat panjang dan itu peristiwa politik yang amat besar yaitu reformasi 98 apakah kita kembali lagi ke MPR artinya kita ekstrim to ekstrim to ekstrim lagi kan. Apakah ada solusi yang lain, tidak murni seperti 98 ke belakang ya kan," pungkasnya.
