TRIBUNNEWS.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), meminta empat tokoh penting untuk hadir sebagai saksi meringankan dalam persidangannya terkait kasus dugaan pemerasan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen, mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi); Wakil Presiden, Maruf Amin; Jusuf Kalla (JK); dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Secara resmi kami juga sudah bersurat ke Bapak Presiden kemudian ke Bapak Wapres, Menko Perekonomian (Airlangga Hartato), dan juga Pak JK yang kami pikir mereka kan kenal ke Pak SYL, apalagi Pak SYL kan pembantu dari pada Presiden," kata Djamaluddin, Jumat (7/6/2024).

Lebih lanjut, Djamaluddin menyebut kasus yang menjerat SYL mulai terungkap saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Dalam persidangan, kata Djamaluddin, terungkap, didapati diskresi soal kondisi tertentu saat Covid-19.

Karena itu, Djamaluddin berharap Jokowi bisa hadir sebagai saksi meringankan untuk SYL.

"Kita lihat di persidangan itu bahwa ada hak diskresi dari presiden maupun menteri terkait dengan keadaan tertentu," katanya.

"Untuk itu lah kita berharap sekali Bapak Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi di negara ini dan karena Pak SYL salah satu dari pembantu beliau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus menjaga pangan nasional," jelasnya.

Lalu, seperti apa hubungan SYL dengan keempat tokoh yang diminta menjadi saksi meringankan?

Joko Widodo dan Maruf Amin

SYL ditunjuk menjadi Menteri Pertanian oleh Jokowi pada Oktober 2019.

Sebagai pembantu presiden, SYL beberapa kali menemani Jokowi kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah.

Baca juga: 8 Jurus Bela Diri Thita Anak SYL saat Sidang: Ngaku Belum Pernah Stem Cell, Bantah Bantu Nayunda

Seperti saat kunker ke Temanggung, Jawa Tengah, untuk melihat progres lumbung pangan pada Desember 2021, lalu meninjau panen raya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Maret 2023, dikutip dari situs resmi Kementan.

Selama dipimpin SYL, Kementan pernah mendapat apresiasi dari Jokowi terkait pengembangan benih padi unggul yang bisa menghasilkan produksi padi 9-12 ton per ha.

"Saya yakin, karena kita sudah 3 tahun ini tidak impor beras, kita bisa swasembada beras dan akan segera kita capai."