Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Adik ipar Presiden Jokowi itu dilaporkan oleh advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak terkait salah satu ahli yang diajukan oleh Anwar dalam persidangan di PTUN Jakarta, yakni Muhammad Rullyandi, yang juga menjadi salah satu pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pileg 2024.

Baca juga: Zico Sudah Diperiksa MKMK, Pemeriksaan Anwar Usman terkait Dugaan Pelanggaran Etik Dijadwalkan Ulang

Ketua MKMK membenarkan mengenai rencana pemeriksaan yang akan dilakukan pihaknya terhadap Anwar Usman itu, pada Selasa, 11 Juni 2024 besok.

"Ya. Rencananya begitu (pemeriksaan etik Anwar Usman). Semoga tidak ada halangan lagi," kata Palguna, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (10/6/2024).

Dihubungi secara terpisah, Ketua Sekretariat MKMK Fajar Laksono mengatakan, pemeriksaan Anwar Usman dijadwalkan digelar pada pukul 14.00 WIB siang.

Sementara itu, MKMK sebelumnya telah selesai memeriksa pelapor dugaan pelanggaran etik terhadap hakim Anwar Usman, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Pemeriksaan itu dilakukan secara tertutup di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (5/6/2024) siang.

Baca juga: Mahfud MD: Revisi UU MK Berpotensi Perpanjang Masa Jabatan Anwar Usman sebagai Hakim

Namun, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyampaikan, untuk pemeriksaan Anwar Usman selaku Hakim Terlapor belum bisa dilakukan.

Hal tersebut lantaran masih adanya rapat permusyarawatan hakim (RPH) menjelang pembacaan putusan sejumlah perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif.

"Ya, mendengar keterangan Zico sudah selesai. Tapi Hakim Terlapor belum bisa didengar keterangannya saat ini karena masih ada RPH untuk putusan PHPU," kata Palguna, saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (5/6/2024).

Palguna kemudian mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anwar Usman.

"Waktunya belum dapat kami putuskan karena masih melihat rapat-rapat persiapan pengucapan putusan PHPU," jelasnya.

"Mudah-mudahan 11 Juni (2024) bisa," tambah Palguna.