Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PBB Afriansyah Noor menyatakan, ada tindakan kesewenangan dari Pj Ketua Umum DPP PBB Fahri Bachmid ke Kantor DPP PBB.

Tindakan itu terjadi saat dirinya sedang melakukan pertemuan International Labour Organisation (ILO) di Swiss pada 14 Juni lalu.

Hal itu juga dilakukan kata Afriansyah Noor, setelah Fahri Bachmid terpilih sebagai Pj Ketua Umum DPP PBB dan dirinya sudah dicopot dari jabatan Sekjen PBB.

"Saya berangkat tiba-tiba saya mendapatkan informasi tanggal 14 juni hari jumat kalau tidak salah itu Fahri Bachmid dengan cs csnya itu menggerebek PBB kemudian mengganti kunci semua PBB ini," kata Afriansyah saat jumpa pers di Kantor DPP PBB, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Saat itu, Afriansyah Noor meminta kepada para kader PBB yang diklaimnya sebagai rekan separtai untuk bersabar dan menunggu dirinya pulang dari Swiss.

Afriansyah menyatakan rasa sedihnya dengan adanya kondisi tersebut, pasalnya, Kantor DPP PBB ini dibangun atas kerja keras dirinya bersama beberapa kader lain.

"Kami bangun berdarah darah dengan bagaimana kami punya niat mulia untuk membangun partai ini, ini gedung ini saya yang bangun dengan teman teman bukan mereka-mereka itu," kata dia.

"Teman-teman saya bilang sabar, tunggu saya pulang," sambung Afriansyah.

Setelah itu, dirinya meminta kepada beberapa kader di PBB untuk bisa menunjukkan hasil keputusan dari Kemenkumham perihal susunan pengurus DPP PBB terbaru.

Kata dia, dalam salinan yang dirinya terima tersebut, diketahui kalau nama dirinya sebagai Sekjen PBB sudah diganti dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) Yasonna.

"Dikirim melalui pdf disitulah susunan pengurus saya ketahui diganti tanggal yang ditandatangani oleh pak Yasonna tertanggal 12 juni 2024," kata dia.

"Usulannya adalah usulan surat yustril tanggal 25 mei 2024 artinya memang waktu ditelepon itu memang sudah ada rencana mengganti," tukas Afriansyah.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jendera DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengungkap soal adanya perubahan jabatan di kursi Sekjen DPP PBB yang kini dijabat oleh Mohammad Masduki.

Afriansyah menjelaskan, hal itu bermula dari keputusan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan mundur dari kursi Ketua Umum DPP PBB yang dimana keputusan itu keluar pada tanggal 18 Mei 2024.

Padahal kata Afriansyah, pada bulan Januari 2024 akan digelar Muktamar PBB untuk menunjuk Ketua Umum dan Sekjen pengganti karena dirinya bersama Yusril sudah habis masa jabatannya.

"Ternyata tanggal 18 dia (Yusril) mundur, kaget saya ya dong tanggal 14 Rabu (saya) ketemu, tanggal 18 dia mundur, garuk-garuk kepala saya, kok tiba-tiba mundur," kata Afriansyah saat jumpa pers di Kantor DPP PBB, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Alasan (Yusril) mundur itu sebagian sudah diketahui di media, bahwa mundurnya beliau ingin berada di luar partai sebagai orang yang profesional, sebagai orang yang tidak terikat dengan Partai Bulan Bintang, oke monggo," sambung dia.

Singkat cerita kata Afriansyah, ditunjuk anggota Mahkamah Partai Bulan Bintang yakni Fachri Bachmid sebagai Pj Ketua Umum pengganti Yusril.

Kata dia, penunjukkan nama Fahri Bachmid itu juga menuai polemik, karena yang menentukan langsung adalah Yusril Ihza Mahendra dan Majelis Syura PBB tanpa adanya voting terlebih dahulu.

"Di sinilah timbul rame, permintaan pak Yusril dengan ketua majelis syuro untuk menunjuk pak Fahri itu timbul polemik. Di dalam suasana yang rame itu ada yang meminta supaya tidak boleh aklamasi atau menunjuk, Karena di dalam sini demokrasi harus dibangun," kata dia.

Alhasil kata dia, voting dilakukan untuk menetapkan pengganti Yusril Ihza Mahendra sebagai Pj Ketua Umum DPP PBB. Dalam momen ini, Afriansyah Noor maju sebagai salah satu kandidat.

Hanya saja, perolehan suara dari Afriansyah Noor kalah dari Fahri Bachmid.

"Dan akhirnya dalam kesepakatan seluruhnya menginginkan sudahlah kita voting saja," kata dia.

"Voting dari voting dihasilkan rapat itu pemilihan saya dapat 20 suara, pak Fahri Bachmid itu 29 suara, dari 29 suara menanglah Fahri Bachmid," sambungnya.

Namun dalam rapat penentuan Pj Ketua Umum itu, Yusril yang statusnya bukan lagi pimpinan PBB justru menjadi ketua rapat.

Yusril justru memberikan keputusan atas rapat penetapan Pj Ketua Umum PBB.

"Cuma karena ingin suasana kondusif, saya menenangkan pendukung saya 'sudahlah enggak usah ribut-ribut', kemudian kita bersepakat, yang mencoblos pun pak Yusril, jadi unsur yang mencoblos dari DPP itu pak Yusril, harusnya bisa salah satu wakil ketua umum atau siapa, tapi karena saya juga tidak menginginkan tidak ada ribut-ribut saya bilang sudah lah," kata dia.

Singkat cerita kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) itu, pada Senin 20 Mei 2024, ada pihak yang mengaku diutus oleh Yusril Ihza Mahendra datang ke Kantor DPP PBB untuk meminta kop surat dan stempel kepada kepala sekretariat.

Dirinya merasa janggal dengan kondisi tersebut, alhasil meminta kepada kepala sekretariat untuk memastikan kepada Yusril Ihza Mahendra.

"WA nya saya masih simpen screenshootnya, betul yang menyuruh adalah pak Yusril meminta kop surat dengan stempel. Saya tidak punya pretensi, tidak punya pikiran apa-apa, tidak ada, tidak ada prasangka apa-apa, udah kasih," kata dia.

Namun ternyata kata Afriansyah, kop surat dan stempel itu dijadikan sampul untuk menyerahkan surat perubahan susunan pengurus DPP PBB termasuk Afriansyah Noor sebagai Sekjen ke Kemenkumham.

Afriansyah lantas mengetahui kabar tersebut dari orang yang dia kenal di Kemenkumham kalau ternyata nama dia sudah diganti dari kursi Sekjen PBB.

"Apa yang terjadi, yang terjadi adalah ada surat pengajuan usulan oleh ketua umum Yusril Ihza dengan wakil sekjen. Saya ketawa saja, bisa gak saya minta surat usulan itu? mereka gak kasih," tutur dia

"Harusnya yg mengusulkan itu ketua umum yang lama dan sekjen, kenapa sekjen tidak ada? mereka lapor "bang, nama abang diganti" kata teman-teman kumham, saya ketawa aja. "oh begitu" saya bilang. tapi karena saya gak punya bukti apa-apa, saya diam aja. saya gak percaya," tukasnya.

Atas kondisi ini, Afriansyah menilai kalau ada kejanggalan dari penetapan jabatan Sekjen DPP PBB yang baru dengan penunjukan Mohammad Masduki.

Sebab kata dia, dalam surat usulan ke Kemenkumhan itu ada tanda tangan dari Yusril Ihza Mahendra yang sudah bukan lagi sebagai Ketua Umum PBB.