TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Letjen (Purn) Lodewijk Paulus mengungkap adanya harapan untuk bisa kembali membuka data di sistem pusat data nasional (PDN) sementara yang kini diretas oleh hacker.

Menurut Lodewijk, Federal Bureau of Investigation (FBI) bisa membantu masalah peretasan PDN sementara yang terjadi di Surabaya ini.

Hal itu diungkapkan Lodewijk dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Lodewijk mengungkap soal 7.000 kunci yang dimiliki FBI terkait brain cipher ransom.

Termasuk juga pengamanan baru dari lockbit 3.0.

Namun yang kini menjadi pertanyaan dari Lodewijk adalah sejauh mana kerjasama antara Indonesia dengan FBI.

"Dikatakan oleh pakar bahwa ada 7.000 kunci yang dimiliki FBI, terkait dengan brain cipher ransom, termasuk pengamanan baru dari lockbit 3.0 ini. Pertanyaan saya, sejauh mana kerja sama dengan FBI ini?"

"Sambil kita kerja, artinya kita bisa berharap, data yang sudah di-encrypt oleh hacker ini masih kita berharap bisa dibuka, karena kunci yang punya dia."

"Tetapi sama dengan kunci rumah yang zaman dulu itu ada berapa, Pak Siburian, belajar dulu kalau gitu, kunci yang besar itu. Kan cuma 11 variabelnya," ungkap Lodewijk.

Lebih lanjut Lodewijk menuturkan, dari pemaparan Menkominfo Budie Arie, Amerika Serikat (AS) selaku negara tempat FBI berada mendapat banyak serangan siber.

Sehingga bisa saja Indonesia meminta bantuan FBI yang berpengalaman untuk mengatasi serangan siber.

Baca juga: Kala BSSN Lempar Tanggung Jawab ke Kominfo soal Tak Ada Back Up Data PDN yang Diserang Ransomware

Namun jika mendapat bantuan FBI, ada risiko yang harus ditanggung Indonesia.

Yakni Indonesia otomatis akan membocorkan datanya ke FBI.

"Memang ada risiko kalau kita minta, otomatis kita juga akan membocorkan ke dia. Tetapi apakah kita mau buka atau mau menunggu dengan back up ini kita entry ulang," imbuh Lodewijk.

Soal PDN Alami Serangan Siber, Politikus PDIP: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin mengkritik keras, terjadinya gangguan serangan siber terhadap PDN.

Sebab menurutnya, selama ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selalu melaporkan adanya gangguan serangan siber, tapi tidak ada tindakan komprehensif untuk mengatasinya.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan BSSN, Kamis (27/6/2024).

"Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional? Karena prihatin, kita sudah hampir lima tahun bekerja sama mitra dengan terutama BSSN dan BSSN selalu melaprokan ada serangan," kata dia di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: 282 Layanan Kementerian-Lembaga Terdampak Imbas Peretasan PDN

Berdasarkan data yang dilaporkan, terdapat sejutaan serangan siber di Indonesia pada tahun 2023.

Namun insiden itu hanya sebata laporan tanpa ada tindak lanjut.

"Menurut laporan pada halaman 26 laporan landscape keamaman siber Indonesia 2023 yang dilansir oleh bapak ke kami itu 1.011.209 insiden, tetapi terus terusan begitu," ujarnya.

"Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya agar insiden itu tidak terjadi?" pungkasnya.

Baca juga: Wamenkominfo Sebut Insiden Eror-nya PDN Harus Jadi Pelajaran

Sebagai informasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan error-nya PDN Sementara, pada Kamis 20 Juni 2024 lalu disebabkan adanya serangan ransomware.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, hal ini diketahui setelah pihaknya bersama Kominfo melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Perlu kami ketahui, kami sampaikan insiden Pusat Data Sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher ransomware," ungkap Hinsa di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (24/6/2024).

"Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN," sambungnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Chaerul Umam)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

Baca berita lainnya terkait Pusat Data Nasional.