Jaksa penuntut umum pada KPK menuntut SYL 12 tahun penjara, terkait dugaan gratifikasi Rp 44,5 miliar yang diterima SYL ketika menjadi Mentan.

Tak hanya pidana badan, jaksa KPK menuntut SYL untuk membayar denda Rp 500 juta.

"Menuntut, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda 500 juta subsidair 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat.

SYL pun dituntut membayar uang penganti sejumlah gratifikasi yang diterimanya, yakni Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.

Uang pengganti tersebut, harus dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah perkara inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Menurut jaksa, jika tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dan jika tidak mencukupi akan diganti pidana penjara 4 tahun," kata jaksa.

Adapun dalam perkara ini, SYL disebut terbukti melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

3. Hal yang Memberatkan Meringankan SYL

Lebih lanjut, jaksa mengungkapkan perihal hal yang memberatkan dan meringankan SYL..

Hal yang memberatkan SYL, di antaranya SYL dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan," ungkap jaksa.

Sebagai menteri, SYL juga dinilai telah menciderai kepercayaan masyarakat Indonesia.

Kemudian, SYL dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Bahkan, korupsi yang dilakukannya dinilai karena motif tamak.