Pusat Data Nasional Diretas, YLBHI Berharap Presiden Jokowi Minta Maaf dan Pecat Menkominfo
YLBHI juga berharap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diberhentikan dari jabatannya.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua YLBHI Muhammad Isnur berharap Presiden Jokowi bisa meminta maaf ke publik imbas diretasnya Pusat Data Nasional (PDN).
Isnur juga berharap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diberhentikan dari jabatannya.
Baca juga: Mengklaim Sebagai Peretas Server PDN, Pelaku Minta Maaf dan Janji Pulihkan Rabu Esok
Diketahui PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami peretasan sejak Kamis, 20 Juni 2024.
"Ini skandal yang sangat memalukan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah," kata Isnur kepada Tribunnews.com di kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Menurut Isnur sudah seharusnya Presiden Jokowi memberhentikan memecat Menkominfo dan ketua BSSN.
"Bagaimana ketahanan dan keamanan warga negara jadi pertaruhan karena diisi oleh para pejabat yang tidak kompeten," lanjutnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi, kata Isnur juga seharusnya minta maaf.
Baca juga: Pencairan Dana KIP Terhambat Akibat PDN Diretas, DPR: Kominfo Harus Tanggung Jawab
"Ini berbahaya sekali kalau data kita tercecer di mana-mana dijual belikan. Ini pertarungan sebetulnya, situasi yang kritis dalam keadaan data negara ini," kata Isnur.
"Oleh karena itu kita tidak bisa mempercayakan kepada orang yang tidak menguasai," tegasnya.