Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Mark Up Harga Beras Impor, Bulog Mengaku jadi Korban
Dia mengatakan, adanya laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa berbasis fakta telah membuat opini buruk di masyarakat dan merugikan Bulog.
Penulis: Erik S
Editor: Acos Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah kabar pihaknya melakukan penggelembungan atau mark up harga beras impor.
Suyamto mengatakan perusahaan perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras sebenarnya tidak pernah ikut bidding.
“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucap Mokhamad Suyamto dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, juga mengatakan hal yang senada.
”Analogikan saja hari ini pasaran harga beras misalnya Rp 12.000/Kg. Yang tak pernah ikut proses lelang mendadak mengaku bisa menjual beras dengan harga Rp 5.000/Kg, tapi tak pernah berniat menjual dan mengirimkan barang tersebut sehingga membatalkan keikutsertaanya pada lelang terbuka.
Jika saja tetap mengikuti lelang terbuka dan menawarkan harga tersebut tetapi gagal dalam menyerahkan barang, maka mereka pasti akan kami kenai denda berupa prosentase dari nilai kontrak,” kata dia.
Baca juga: Sambil Menangis Singgung Ultah Istri hingga Pegawai Kementan Cari Muka, Berikut 10 Poin Pleidoi SYL
Widiarso mengatakan, sangatlah mudah mengklaim telah menawarkan harga murah, bila barangnya tidak nyata dan tidak pernah diserahkan.
Dia mengatakan, adanya laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa berbasis fakta telah membuat opini buruk di masyarakat dan merugikan Bulog.
Apalagi Bulog, kata dia, saat ini sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan.
“Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami yaitu kepemimpinan, kepercayaan, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Sonya Mamoriska, Direktur Transformasi & Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog.
Saat ini, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.
Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Libatkan Ahmadi Supit dan Heri Gunawan, Pengamat: Jangan Sampai Menguap
Impor dilakukan oleh Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.
Sampai akhir Juni, Perum Bulog telah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri dan optimis bisa menyerap 1 juta ton beras, melebihi dari target pemerintah.
Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK
Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor.